PARBOABOA, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberikan teguran kepada ribuan kepala desa terkait dengan permintaan dana desa sebesar 10 persen atau setara dengan Rp300 triliun.
Teguran itu Megawati ungkapkan saat menghadiri acara peringatan Hari Desa Nasional di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (20/01/2023).
Dalam tegurannya, ia mengatakan agar para kepala desa ini untuk bekerja terlebih dahulu dengan tulus untuk warganya daripada membicarakan pembagian uang.
"Kalau kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini. Kerja dulu," kata Megawati Soekarnoputri dalam keterangannya di lokasi, Minggu.
Ketua Umum PDI Perjuangan mendorong agar kepala desa tidak lagi melakukan demonstrasi menuntut hal-hal yang berkaitan dengan pengaturannya di desa, namun ia menyarankan agar para aparatur desa ini untuk menemui DPR RI secara baik-baik.
"Suruh baik-baik datang, menghadap. Nah, ini juga ada Pak Utut (Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto) dari DPR, datang baik-baik, ngapain kalian," ujar Megawati.
"Ngapain (teriak meminta kenaikan dana desa). Udah kerja baik-baik," sambungnya.
Diketahui sebelumnya, ribuan kepala desa pernah melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI pada 17 Januari 2023 guna meminta perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun sekaligus aturan soal dana desa.
Adapun alasan dari permintaan tersebut adalah mereka menilai, dengan perpanjangan masa jabatan, maka pihaknya dapat bekerja secara optimal tanpa diganggu dengan Pilkades.
"Fakta di lapangan sebenarnya anggota legislator tahu bagaimana kajian efek (konflik pasca) Pilkades, dengan masa perpanjangan 9 tahun diharapkan masa kerja efektif Kades bisa lebih optimal dan bisa bekerja tanpa terganggu efek Pilkades," kata Humas Polosoro, Budi Susilo dalam keterangannya di Purworejo pada Sabtu (14/01/2023).
Tambahan informasi, Polosoro merupakan nama dari Paguyuban Kades, Lurah, dan perangkat desa se-Purworejo yang apabila disingkat menjadi Polosoro.
Editor: Maesa