PARBOABOA, Jakarta – Sejumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) ramai-ramai mendaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI di Pemilihan Umum 2024.
Menurut Pengamat politik, Ujang Komarudin, fenomena tersebut bukanlah hal baru.
“Setiap lima tahun, sudah wajar menteri ketika jabatannya hampir selesai diperintah oleh partainya untuk nyaleg ya,” ujarnya kepada Parboaboa, Rabu (23/8/2023).
Ujang menyebut, pembantu Presiden Jokowi sengaja diutus partai masing-masing untuk mendulang suara di parlemen.
"Sebab menteri dianggap sosok yang punya kekuatan, jaringan dan uang untuk mendulang suara di daerah pemilihan masing-masing," katanya.
Kinerja pemerintahan Jokowi, lanjut Ujang, bakal terganggu dengan banyaknya menteri yang ikut berlaga di Pemilu 2024.
“Pasti terganggu (kinerja pemerintahan). Karena pasti ke dapil, ngurus Dapil dan mencari suara, itu tidak mudah. Kinerjanya pasti terganggu, fokusnya pasti terbagi untuk bekerja sebagai menteri dan untuk kepentingan partai dan dirinya,” tegasnya.
Dosen Universitas Al Azhar ini lantas mengingatkan pembantu Jokowi itu tetap memprioritaskan tugas negara dibandingkan kepentingan partai.
“Sebisa mungkin memaksimalkan peran sebagai menteri dan menjalankan tugas-tugas negara,” ucap Ujang.
Ia meminta menteri tidak berkampanye di hari kerja, karena bisa dilakukan di hari libur.
“Jadi, harus disiasati dengan baik agar tugas negara jalan, tugas partai untuk diri sendiri tetap terlaksana,” jelasnya.
Selain itu, tidak ada aturan yang melarang menteri atau wakil menteri untuk maju sebagai caleg dan tidak diharuskan mengundurkan diri dari jabatannya, imbuh Ujang Komarudin.
Mei lalu, Presiden Jokowi mewanti-wanti akan mencopot menteri yang sibuk nyaleg tanpa menghiraukan pekerjaannya di pemerintahan.
“Kalau dari saya yang penting tidak ganggu tugas keseharian. Saya selalu evaluasi, kalau ganggu memang kerjanya terganggu ya ganti bisa. Gitu aja, udah,” katanya.
Berdasarkan daftar calon sementara (DCS) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedikitnya ada 10 nama pembantu Presiden Jokowi yang nyaleg di daerah pemilihan (Dapil) berbeda-beda. Berikut datanya:
1. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Caleg DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Selatan I meliputi Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Takalar dan Kota Makassar.
2. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan dapil Sumatra Utara I meliputi Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi.
3. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, Caleg DPR RI dari Partai Golkar dapil DKI Jakarta I meliputi Jakarta Timur.
4. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Caleg DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri.
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Caleg DPR RI dari PKB Dapil Jawa Timur VIII meliputi Jombang, Madiun, Mojokerto, dan Nganjuk.
6. Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, dapil Provinsi Papua Pegunungan.
7. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, Caleg DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB), dapil Jawa Barat V.
8. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, Caleg DPR RI dari Partai Golkar dapil Sulawesi Utara.
9. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Caleg DPR RI dari Partai Perindo dapil Jawa Timur I yang meliputi Sidoarjo dan Kota Surabaya.
10. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani, Caleg DPR RI dari Partai Hanura, Dapil Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan 9.919 Daftar calon Sementara (DCS) bacaleg DPR RI yang akan bertarung di 84 daerah pemilihan pada Pemilu 2024.
Editor: Kurniati
