Prabowo-Gibran Bentuk Presidential Club, Pertanda Tidak Percaya Diri?

PARBOABOA, Jakarta – Konsolidasi politik Prabowo-Gibran untuk membentuk koalisi gemuk pemerintahan hampir tak berujung.

Mereka telah melakukan safari politik ke beberapa partai, bertujuan untuk mengajak partai-partai tersebut bergabung dalam koalisi mereka.

Baru-baru ini, mereka memulai strategi kedua yang lebih fokus pada para mantan presiden yang mereka sebut sebagai President Club atau klub kepresidenan.

Jurus politik ini pertama kali diproklamir oleh Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Kepada media dan masyarakat, Dahniel mengungkapkan rencana Prabowo untuk rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia.

"Pertemuan-pertemuan itu nantinya bisa disebut sebagai presidential club atau klub kepresidenan," jelasnya kepada media akhir Maret lalu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bagi Prabowo pertemuan-pertemuan itu merupakan kesempatan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan memberi teladan.

"Presiden aktif dan mantan presiden Indonesia yang masih hidup dapat menjadi anggota klub tersebut, termasuk Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ketujuh Joko Widodo atau Jokowi," jelasnya.

Dahnil juga menyatakan bahwa keinginan tersebut merupakan aspirasi Prabowo untuk menciptakan kekompakan dan kerukunan di antara para pemimpin bangsa.

"Sebagai bangsa yang besar, para pemimpin harus bersatu, harmonis, dan bahu-membahu dalam memikirkan serta bekerja untuk kepentingan rakyat, mengesampingkan perbedaan pandangan dan sikap politik."

Rencana Prabowo tersebut langsung direspon positif oleh presiden Jokowi.

Presiden ke-7 ini bahkan menginginkan pertemuan rutin mantan presiden RI dalam presidential club dapat digelar, "ya, dua hari sekali ya, gak apa-apa," kata Jokowi.

Sementara DPP Partai Demokrat melalui Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan, pihaknya menyambut baik pembentukan klub presiden tersebut.

Ia meyakini rencana itu akan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Jika para pemimpin, ungkapnya, bisa intens berinteraksi sebagai tokoh bangsa dan negarawan tentu akan memberikan efek yang positif bagi rakyat.

"Melepaskan segala warna lain demi merah putih. Menyisihkan berbagai sentimen pribadi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," ujar Kamhar kepada wartawan Jumat, 3 Mei 2024.

Kamhar mengakui bahwa Prabowo sudah merencanakan itu sejak lama dan telah dijelaskan kepada partai pengusungnya di Pilpres 2024 lalu.

"Dasar pemikirannya agar tokoh-tokoh terbaik bangsa yang pernah mengemban mandat rakyat sebagai presiden bisa terus mendedikasikan diri dan pengabdiannya berupa pemikiran dan berbagi pengalaman dengan presiden yang sedang menjabat," terangnya.

Selain itu, menurutnya, pembentukan presidential club itu juga akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Ia berharap, pembentukan forum ini tentu bermaksud juga untuk memperkaya perspektif sehingga diharapkan kebijakan yang dirumuskan dan diambil bisa lebih tepat dan optimal manfaatnya.

Sementara pihak PDIP meyakini bahwa Megawati sebagai nahkoda partai yang berlambangkan kepala banteng moncong putih tersebut akan mendukung rencana tersebut.

Pengakuan itu datangnya dari senior PDIP Hendrawan Supratikno. Ia menilai ide Prabowo tersebut baik dan visioner. 

"Ibu Mega akan mendukung itu. Tentu tidak berhenti pada hal-hal yang simbolik saja, tetapi harus berani masuk ke hal-hal yang substantif, demokrasi kita akan naik kelas," kata Hendrawan kepada wartawan awal Mei lalu.

Selain itu, Hendrawan juga berpendapat bahwa forum komunikasi antara presiden ini dapat berperan sebagai katalisator dalam menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan.

Prabowo-Gibran tidak percaya diri

Pengamat politik dan kebijakan publik, Jefry San, mempertanyakan ide utama di balik rencana pembentukan wadah ini.

Hematnya, pemerintahan dengan komposisi yang terlalu besar berpotensi mematikan semangat demokrasi dan berimbas pada tumbuh suburnya praktik KKN.

"Semakin gemuk koalisi partai politik dalam pemerintahan akan membuka ruang subur praktik KKN, sebab tidak ada lagi partai politik yang mengawasi jalannya pemerintahan," ungkap Jefry kepada PARBOABOA, Rabu (8/05/2024).

Ia mengungkapkan, desas-desus isu bagi-bagi jabatan, termasuk kepada lawan politik saat Pilpres, memberikan gambaran bahwa pemerintahan yang akan datang tidak percaya diri dengan kekuatan SDM koalisi yang dimiliki.

"Koalisi gemuk akan susah dikendalikan oleh presiden dan akan menimbulkan ketidakefektifan jalannya pemerintahan," ungkapnya.

Menurut Jefry, Isu Presidential Club menjadi sangat tidak layak di tengah menguatnya kritikan petinggi PDIP terhadap paslon 02. "Nomenklatur ini cocok untuk liga bola, bukan untuk urusan pemerintahan," kata dia.

Koalisi pemerintahan, katanya, harus berbasis ideologi, bukan pragmatisme kekuasaan. 

Sebagai penggagas reformasi, jelasnya, Megawati seharusnya menolak rencana tersebut.

Walau demikian, Jefry mengakui dalam praktik di beberapa negara, terutama AS, klub kepresidenan pun secara simbolis dapat menampilkan kerukunan para elite politik.

Ia menjelaskan, hal tersebut kerap ditunjukkan mantan presiden AS melalui The President's Club-nya. Hanya bedanya di AS, mantan presiden jarang yang jadi ketua partai politik.

"Di Indonesia, lain situasinya, mantan presiden kita mayoritas ketum parpol. Saya khawatir ini upaya untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan dan punya conflict of interest," terangnya.

Jika tidak didesain dengan jelas, kata Jefry, maka ini berakibat pada lemahnya aspek pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Sebab, The President's Club ini bisa menjadi kumpulan pilot yang dapat mengatur rute pemerintahan periode yang akan datang.

Jefry pun berharap pemerintahan baru lebih percaya diri dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Ia menambahkan, sikap dingin antar mantan presiden pun sangat kelihatan di Indonesia,”jangan sampai klub ini nanti menjadi sumber keretakan baru di negara ini, di tengah rekonsiliasi yang terus dijalankan di masyarakat.”

Jefry meyakini, Prabowo bisa menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan, tanpa perlu organ Presidential Club ini.

Biarkan, silaturahmi antar tokoh dijalankan, sebab kelihatan ketiga mantan presiden ini tidak "akur," apalagi melihat ketegangan yang terjadi di pemilu 2024 ini.

"Ketegasan dan kecerdasan Pak Prabowo akan membantu negara kita keluar dari praktik suburnya oligarki politik dan KKN," tutupnya.