Soal Hasil Musrenbang, Direktur Eksekutif KPPOD Minta Perhatian Pemprov DKI Jakarta

PARBOABOA, Jakarta – Lima Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta sukses menyelenggarakan musyawarah rencana pembangun (Musrenbang) serentak pada 19-27 Maret 2024 lalu.

Musrenbang ini menghasilkan 11.136 usulan yang diperinci ke dalam 2.232 total usulan barang dan 8.904 total usulan fisik.

Adapun total usulan Musrenbang untuk lima Kota/Kabupaten Administrasi tersebut, yakni Jakarta Pusat (1.451), Jakarta Utara (1.893), Jakarta Selatan (2.333), Jakarta Timur (3076), Jakarta Barat (2.333), dan Kepulauan Seribu (2.333).

Dari total itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta kemudian mengkategorikannya ke dalam 5 usulan terbanyak, yaitu infrastruktur jalan, kawasan pemukiman, kesehatan masyarakat, infrastruktur konektivitas, dan sarana pendidikan dan kebudayaan.

Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta menjadi tahapan penting untuk Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuannya adalah menjadikan Jakarta sebagai kota global (global city) yang berorientasi pada visi pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dalam kanca dunia.

Seluruh tahapan Musrenbang dimulai dari rembuk RW, survei teknis, sidang pleno pembukaan, sidang kelompok kelurahan, hingga Musrenbang kecamatan.

Hasil Musrenbang kemudian dipaparkan dalam sidang pleno tingkat Kabupaten dan Kota Administrasi yang dimulai dari Jakarta Utara (21/03/2024), Jakarta Timur dan Jakarta Pusat (22/03/2024), Jakarta Barat (25/03/2024).

Pleno dihadiri oleh PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania, elemen pemerintah seperti camat, lurah, perwakilan masyarakat dan stakeholder.

Heru Budi Hartono dalam pleno Musrenbang di Jakarta Utara (22/03/2024), menjelaskan beberapa poin penting dan prioritas pembangunan di masa depan, antara lain penanganan banjir pada 2025, penuntasan masalah ekonomi, dan perwujudan ketahanan pangan nasional.

Pentingnya Perhatian Pemprov DKI Jakarta

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman menanggapi hasil Musrenbang tersebut dengan menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut alumni IFTK Ledalero itu, lima kategori usulan Musrenbang, sesungguhnya telah mengakomodasi kepentingan masyarakat lapis bawah. Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan selama Musrenbang menjadi langkah konkret untuk menghasilkan kebijakan strategis.

Hal yang kemudian mendapat sorotan Suparman adalah soal tata kelolah usulan. Ia mengharapkan agar Pemprov DKI mampu menerjemahkan urulan-usulan tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

“Kita meminta agar pemprov mengakomodasi usulan-usulan tersebut dalam tata kelolah yang akuntabel dan transparan,” pungkas Suparman kepada PARBOABOA, Selasa (03/04/2024).

Di pihak lain, ia juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara wilayah-wilayah se-Jabodetabek untuk menyukseskan sejumlah usulan dalam Musrenbang.

Baginya, ada persoalan-persoalan bersama yang tidak bisa dihadapi oleh Jakarta sendiri.

“Persoalan kualitas udara, misalnya perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat se-Jabodetabek. Sebab, lalu lintas masyarakat yang datang bekerja di daerah Jakarta juga bisa berasal dari luar kota, misalnya Tangerang dan Depok,” tambah Suparman.

Lalu lintas kendaraan menjadi salah satu penyebab kebersihan udara di kota Jakarta. Karena itu, ia mengharapkan agar pemerintah se-Jabodetabek perlu memikirkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi emisi gas.

Dalam usulan yang sama, Suparman menyoroti transisi pemerintahan baru yang diharapkan dapat bersenergi untuk mewujudkan usulan-usulan Musrenbang. Jika dioptimalkan secara serius, maka visi menjadikan Jakarta sebagai global city dapat terlaksana.

“Kita harapkan agar transisi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada November 2024 nanti mampu mengakomodasi usulan-usulan Musrenbang. Dengan APD yang besar, kita optimis usulan-usulan tersebut dapat terlaksana,” tutup Suparman.