Politik Identitas: Cara Berpolitik yang Didasarkan pada Kesamaan Identitas

PARBOABOA, Pematangsiantar – Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras serta budaya. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga memiliki latar belakang budaya, agama serta suku yang berbeda-beda, kerapkali bangsa ini dihadapkan pada satu kondisi dimana persatuan berada diujung tanduk.

Maka dari itulah lahir semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Dengan berkembangnya zaman, persatuan Indonesia banyak menghadapi ancaman. Sejak kemerdekaan, bangsa ini sudah mengalami 2 kali invasi militer oleh Belanda, pemisahan diri oleh Timor Timor, konflik separatis diberbagai wilayah, dan kondisi politik dalam negeri kita.

Politik dalam negeri kita pun juga sering mengalami keadaan yang tidak stabil, terutama pasca kemerdekaan dimana saat itu kita berganti-ganti sistem pemerintahan mulai dari terpimpin, parlementer sampai demokrasi Pancasila.

Zaman Orde Baru semua tersentralisasi pada pemerintah pusat yang di pegang oleh The Smiling General, Soeharto, dan masa saat ini, era reformasi, demokrasi di indonesia sudah dianggap cukup matang dan jauh lebih baik di bandingkan era-era sebelumnya.

Namun, meskipun keadaan demokrasi di negara kita sudah semakin membaik, masih ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan politik Indonesia, yaitu Politik Identitas.

Apa yang dimaksud dengan Politik Identitas?

Politik Identitas merupakan pemanfaatan manusia secara politis yang mengutamakan kepentingan suatu kelompok karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis, dan gender, atau agama tertentu.

Di Indonesia politik identitas lebih berkaitan kepada etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umunya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing.

Bagaimana pola-pola operasionalisasi politik identitas ini terjadi?

Hal itu dapat dilihat pada realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia ssat ini. Selain karena banyaknya benturan dari berbagai kepentingan dan fenomena ego sektoral masyarakat.

Penulis mengurasi pola-pola operasionalisasi politik identitas ini ke dalam tiga komponen yaitu: Pertama, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan.

Kedua, dimana wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas. Wilayah kedua inipun banyak dilakukan di berbagai belahan dunia manapun. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, politik identitas terkadang dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas dengan kaum minoritas.

Ketiga, politik identitas pada ranah wilayah hukum. Dalam wilayah ini ibarat pisau bermata dua. Karena yang dimaksud dengan wilayah hukum disini adalah wilayah paduan antara wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya sendiri.

Mengapa ini penting?

Politik Identitas dianggap penting karena untuk menguatkan ‘keakuan’ sekaligus membandingkan bahwa ‘orang lain’ tidak telalu penting karena tidak berhubungan dengan ‘keaslian’, ‘bukan pribumi’, ‘tidak seagama’, dan lain sebagainya.

Politik Identitas menjadi jalan efektif dalam memobilisasi besar-besaran yang dipandang sejalan demi mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Hal ini sering kali dijadikan sebagai pemanipulasi kesadaran dalam meraup politik elektroral.

Mengapa kontroversial?

Melihat pandangan masyarakat tentang Politik Identitas kerap dinilai sebagai pengelompokan individu atau kelompok dalam suatu lebel yang berbeda. Pada dasarnya politik Identitas diperlukan untuk sebagian pihak yang membutuhkan dukungan dari suku, ras atau agama yang sama dengannya.

Akan tetapi, hal ini berdampak pada munculnya perpecahan dari beberapa kelompok yang ada. Pengelompokan berdasarkan ras, suku, dan agama sering kali menuai kontroversial khususnya pada saat kampanye dalam rangka pesta demokrasi. Pemangkuan kekuasaan kerap kali membajak kepentingan politik identitas dalam meraih eksistensi di panggung politik.