BI Dipimpin Filianingsih, 2025 Pembayaran di Indonesia Gunakan Skema Digital

PARBOABOA, Jakarta– Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendrata resmi dipilih secara aklamasi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028, Senin (13/02/2023).

Dalam fit and proper test, Filianingsih memaparkan tiga strategi yang akan diterapkan saat memimpin Bank Indonesia.

Diantaranya mengawal stabilitas moneter, memastikan dukungan pembiayaan ekonomi yang memadai, dan merumuskan serta mengimplementasikan akselerasi transformasi Ekonomi Keuangan Digital (EKD).

Filianingsih mengatakan, implementasi nyata transformasi EKD diperlukan untuk mengawal momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi melalui perluasan digitalisasi sistem pembayaran.

“Ini dimaksudkan untuk mendorong integrasi ekonomi keuangan digital baik konvensional maupun syariah serta pembiayaan ekonomi,” katanya.

Selain itu, lanjut Filianingsih, blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 akan menggunakan skema digital yang diperkuat melalui 7 agenda prioritas.

Meliputi reformasi regulasi, pengayaan dan perluasan instrumen, modernisasi infrastruktur, serta standarisasi dan integrasi data.

Selanjutnya, ada percepatan dan perluasan digitalisasi, penguatan sinergi kebijakan, dan penguatan literasi pembayaran.

Agenda tersebut akan didukung dengan sejumlah program perluasan digitalisasi, seperti penyesuaian regulasi sistem pembayaran sesuai dengan UU P2SK, perluasan QIRIS, meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), perluasan BI-FAST, digatalisasi bansos, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, wanita yang akrab disapa Fili itu mengakui sejumlah tantangan yang harus dihadapi BI untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan di Indonesia, salah satunya adalah edukasi literasi keuangan digital.

“Literasi digital sulit diaplikasikan kalau tidak ada dukungan digitalnya. Kalau masyarakat tidak memiliki smartphone literasi digital tinggal literasi, tapi tidak bisa diterapkan. Terutama buat masyarakat yang tertinggal dan sinyal yang agak lemot," ucapnya.

Filianingsih mengatakan, BI selaku bank sentral akan melakukan literasi digital lewat Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Tematik yang membuka akses pembiayaan dan akses pasar.

Ia mencontohkan cara kerja PSBI tematik seperti BI bersama pelaku industri bank, non bank, dan e-commerce berkunjung ke sebuah kelompok UMKM di sebuah daerah pelosok.

Kedatangan BI bersama rombongan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi literasi keuangan digital yang disertai dengan sejumlah kebijakan yang akan ditawarkan kepada suatu UMKM agar dapat memajukan usahanya.

“Misalnya nanti bagaimana cara mempacking barang yang bagus atau memfoto (produk, red) yang bagus. Nah, abis edukasi, kita langsung bukain rekening. Bila perlu kita langsung membukakan dia untuk bisa bertransaksi di e-commerce,” terangnya.

Terkait dengan memajukan UMKM, Fili mengatakan, edukasi digitalisasi sistem pembayaran hanya tahap awal. Setiap transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku UMKM nantinya akan direkam dan dianalisis oleh bank yang selanjutnya akan dijadikan sebagai credit profile.

Credit profile nantinya bisa dijadikan patokan oleh pihak bank maupun non bank untuk memberi pinjaman.

“UMKM di tahap awal mengenal sistem pembayaran digital. Setelah itu, dengan adanya credit profile, dia mulai naik kelas untuk mendapatkan pembiayaan digital. Nah, setelah itu nanti naik kelas lagi. Bagaimana dia melakukan transaksi penjualan, di bisa go export dan yang lain-lain,” jelasnya.

Dengan demikian, Fili mengharapkan adanya sinergi dari K/L dan DPR untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung digitalisasi tersebut.

“Ini yang harus diupayakan bersama-sama, jadi ada sinergi dari program-program.  Kita juga punya 46 kantor cabang Bank Indonesia yang siap mendukung literasi digitalisasi yang kita akan jalankan bersama," pungkasnya.