Brunei Gelar Pertemuan Darurat Bahas Pencekalan Myanmar di KTT Asean

PARBOABOA, Jakarta – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menunjukkan sikap yang tegas untuk tidak mengundang kepala junta militer Myanmar ke KTT ASEAN yang akan digelar bulan ini. Asean mengucilkan Myanmar yang kini dikuasai Junta militer pimpinan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing usai melakukan kudeta terhadap pemerintahan resmi Myanmar.

Pertemuan virtual yang sebelumnya tidak terjadwal diselenggarakan oleh ketua ASEAN Brunei dengan mengikutsertakan para diplomat dan pejabat pemerintah anggota Asean pada hari Jumat (15/10). Pertemuan virtual yang diikuti perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia itu telah mengindikasikan untuk tidak mengikutsertakan Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing dalam KTT virtual pada 26-28 Oktober nanti.

Pertemuan darurat ini berlangsung setelah junta militer Myanmar tidak mengizinkan utusan ASEAN untuk bertemu dengan penasehat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang diadili atas berbagai tuduhan sejak pemerintah terpilihnya digulingkan dalam kudeta 1 Februari lalu.

Myanmar sebagai anggota ke 10 telah menjadi masalah tersulit ASEAN. Negara itu dengan sejarah panjang kediktatoran militer dan sanksi internasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis sejak tahun 1967.

Pihak militer Myanmar saat ini telah mengumumkan keadaan darurat di negara itu selama setahun ini. Militer telah merebut kendali pemerintahan pada 1 Februari 2021, setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi memenangkan pemilu.

Sejak militer berhasil melakukan kudeta Myanmar, menurut PBB telah lebih dari 1.100 orang telah tewas. Banyak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap aksi pemogokan dan protes prodemokrasi di negara itu, di mana ribuan orang telah ditangkap.