Elemen Buruh Tolak Keras Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Arnod Sihite (Foto: sindonews.com)

PARBOABOA – Isu tentang rencana kenaikan harga BBM subsidi santer terdengar. Kelompok elemen buruh menolak rencana tersebut karena dinilai akan membebani masyarakat yang baru pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi berdampak luas pada masyarakat dan industri. Buruh yang baru saja mulai menata kembali kehidupannya lantaran terkena PHK akibat pandemi tentu akan mengalami kesulitan.

"Menaikan harga BBM dalam situasi sekarang sangat tidak tepat, kurang bijak, dan terkesan pemerintah ambil jalan mudah. Padahal masih ada upaya lain jika tujuannya dalam rangka menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap positif," katanya dalam ketrangan tertulis, Rabu (24/8/2022).

Dalam konteks menjaga stabilitas perekonomian, kata Arnold, pemerintah akan mencari solusi berupa pemangkasan biaya-biaya rutin di kementerian/lembaga yang tidak penting.

"Sebagai contoh industri yang rata-rata memakai solar jika dinaikkan, maka otomatis harga akan naik, dan kemampuan daya beli jauh berkurang serta serapan tenaga kerja akan sangat terganggu”, katanya.

Ia juga menjelaskan, kenaikan harga BBM ini bukan sebuah opsi yang tepat karena akan berpengaruh besar untuk banyak sektor.

“Demikian juga untuk pengangkutan barang dan angkutan umum, dampaknya akan sangat besar, belum lagi pelaku UMKM akan menjerit karena mereka ketergantungan BBM bersubsidi. Jadi langkah menaikan harga BBM ini jelas bukan opsi yang tepat," jelasnya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Penerbitan Percetakan Media Informasi (FSP PPMI) ini mengatakan, menjelang tahun politik yang menuntut persatuan dan kesatuan bangsa, penting bagi pemerintah mendengar suara rakyat agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik.

"Jangan sampai inflasi tinggi dan daya beli masyarakat rendah itu bisa menimbukkan gejolak sosial, apalagi ini sudah menjelang tahun politik. Kami paham bahwa pertumbuhan ekonomi kita jaga tapi rakyat juga harus diberikan perlindungan," kata Arnod.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap skenario kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan itu nantinya akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita ada range-range sekian, berapa dampaknya ini perlu kajian dengan kementerian terkait," kata Arifin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Pihaknya juga sedang menghitung penambahan kuota BBM subsidi tersisa 6,2 kiloliter (kl) hingga akhir tahun mencapai 23 juta kl. Sementara konsumsi solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 kl dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta kl. Dengan demikian, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juli sebanyak 5,01 kl.

Editor: -
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS