Kementerian Agama Maros Panggil Pimpinan Ponpes yang Menolak Pasang Foto Jokowi

PARBOABOA, Makassar - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros memanggil pimpinan pondok pesantren (ponpes) yang diduga berafiliasi dengan kelompok organisasi radikal Khilafatul Muslimin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Maros, Abdul Hafid mengatakan pondok pesantren ini tak memiliki izin, khususnya dari Kementerian Agama. Selain tidak mengantongi izin, pondok pesantren Khilafatul Muslimin itu juga menolak memasang foto Presiden dan enggan mengikuti aturan pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Pemanggilan terhadap pimpinan pondok pesantren ini juga dilakukan untuk menunjukkan izin operasional dari ponpes yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

"Di sana dia bermarkas di sebuah pondok pesantren. Tapi, pondok ini tidak memiliki izin. Kita sudah menyurati dan bahkan saya sudah memanggil pimpinannya ke ruangan," kata Hafid pada Minggu (19/6/2022).

Setelah ditelusuri, kata Hafid, memang ponpes ini tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, namun sampai saat ini pihak pembina ataupun pengelola ponpes itu enggan untuk mengurus izin operasional.

"Saya meminta keterangan terkait keberadaan mereka dan ternyata memang tidak izin. Saya meminta untuk urus izin, agar bisa dilakukan pembinaan. Tetapi, mereka tidak mengindahkan," ungkapnya.

Menurut Hafid, pihaknya sempat menawarkan untuk memberikan izin operasional dengan syarat siap menghadirkan simbol negara. Namun, mereka menolak lantaran tidak ingin mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

"Memang awalnya mereka mengakui NKRI. Tapi, mereka seolah-olah tidak mau ikuti aturan yang ada. Saya tawari untuk berikan izin pesantren dengan syarat menghadirkan simbol-simbol negara. Termasuk foto Presiden, Pancasila dan kibarkan bendera. Tetapi, ia tidak mau," terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Polri dan TNI serta kejaksaan hingga tokoh agama untuk mengambil sikap yang tegas dalam menangani kasus ini.

"Tim Densus juga sudah datang. Sudah ada langkah-langkah kami lakukan termasuk dengan mencabut semua atribut di kompleks atau di markas mereka," katanya.

Saat ini, kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian guna melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dengan Khilafatul Muslimin di Maros.

"Saat ini pemeriksaan sedang berjalan. Kami tidak bisa pastikan berapa jumlah dari pengikut ini. Karena kami juga tidak bisa masuk. Saya juga larang staf saya untuk masuk karena khawatirnya dijadikan alasan kalau kami dukung mereka," ungkapnya.