Kemiskinan, Stunting dan Tuberkulosis Jadi Prioritas RKP 2024

PARBOABOA, Jakarta- Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Taufik Hanafi menyebutkan, ada 8 kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

Meliputi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Kemudian, Penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Taufik, dalam acara penyusunan RKP 2024 yang dipantau Parboaboa secara Virtual, Jakarta, Kamis (23/02/2023).

"Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di 2024, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, kata Taufik.

"Eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment). Ini juga menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan," sambungnya.

Taufik menjelaskan, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP tahun 2024 juga tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN).

Dimana ke-7 PN tersebut antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Serta meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Lalu, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Kemudian,  memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya, kata Taufik, RKP 2024 ini juga menetapkan sasaran pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan target  5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen.

Disusul dengan nilai tukar nelayan 107-110 poin, rasio gini 0,374-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan gas emisi rumah kaca 27,27 persen, dan nilai tukar petani 105-108 poin.

"Pada tahun 2024 sasaran pertumbuhan ekonomi diproyeksi berkisar antara 5,3 - 5,7 persen dengan proyeksi pertumbuhan di kawasan Barat Indonesia berkisar antara 5,0 - 5,4 persen dan 6,5 - 7,3 persen di kawasan Timur Indonesia," pungkas Taufik