KontraS : Kepolisian Pelanggar HAM

PARBOABOA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara menilai tindakan represif aparat Kepolisian Pematang Siantar ke para demonstran melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak berperi kemanusiaan.

Koordinator KontraS, Rahmat Muhammad mengatakan, tindakan represif aparat kepolisian melanggar peraturan yang dikeluarkan Kapolri (Perkap) Nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa. 

“Tindakan aparat kepolisian tidak berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Kehadiran aparat seharusnya untuk mengamankan aksi agar tidak terjadi kericuhan. Bahkan melanggar aturan yang dibuat Kapolri, mereka yang membuat peraturan justru mereka yang melanggar,” jelasnya, Selasa, (06/09) lewat keterangan resminya.

Rahmat menyebut, aksi unjuk rasa mahasiswa di Pematang Siantar mengakibatkan 4 orang mengalami luka ringan dan cidera. Satu diantaranya langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar akibat tembakan gas air mata di tubuh bagian paha.

KontraS berharap kepada pihak kepolisian memberikan akses keadilan selebar-lebarnya kepada mahasiswa yang menjadi korban dalam penggunaan kekuatan berlebihan.

“Kami mengharapkan pihak kepolisian membuka akses keadilan selebar-lebarnya kepada Mahasiswa yang menjadi korban dan perlunya dilakukan evaluasi oleh pihak kepolisian terkait tindakan represif, kekerasan dan pembubaran,” ucap Rahmat.

Koordinator aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pematang Siantar, Simalungun (PMII), Rifky Pratama sangat menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian ke mahasiswa yang menyalurkan aspirasi.

“Seharusnya polisi itu mengamankan bukan mendiamkan mahasiswa. Tindakan kepolisian tersebut membuat citra polisi kian memburuk,” jelasnya.

Rifky juga mengatakan, kedepannya para mahasiswa akan tetap melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM dan menuntut keadilan kepada pihak kepolisian.