KPK Sebut OTT Berulang-ulang Tak Buat Koruptor Kapok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang seringkali dilakukan tetap tidak membuat para koruptor kapok. (Foto: kpk.go.id)

PARBOABOA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang seringkali dilakukan tetap tidak membuat para koruptor kapok atau jera.

"Kita bisa melihat ternyata dengan OTT berkali-kali pun tidak membuat para pejabat para penyelenggara negara itu menjadi kapok atau menimbulkan 'deterrent effect'," kata Alex saat jumpa pers Kinerja dan Capaian KPK 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).

Alexander kemudian menyinggung soal OTT yang telah dilakukan pada tahun 2018 yang merupakan operasi tangkap tangan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri.

"Bahkan tahun 2018 itu sampai 30 kali, itu terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri, toh tidak menghentikan para pelaku lain untuk tidak melakukan korupsi, utamanya suap kan begitu," ujar Alexander.

Menurutnya, OTT bukan jadi pengingat untuk para calon koruptor agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, namun OTT ini malah dijadikan pembelajaran bagi mereka untuk lebih hati-hati dengan mengubah pola agar tidak terjaring.

"Mereka lebih hati-hati, bisa jadi seperti itu, mengubah polanya. Mereka sudah paham bagaimana KPK itu bisa melakukan OTT, mereka sudah paham, mereka sudah belajar karena apa? Fakta-fakta itu dan mekanisme KPK melakukan itu kan terungkap di dalam proses persidangan. Itu yang kemudian barangkali membuat mereka juga belajar dari kasus-kasus sebelumnya," paparnya.

Kendati demikian, kata Alexander, KPK akan memperbaiki sistem di internal guna mengetahui pola-pola yang digunakan oleh para calon koruptor itu.

"Tinggal kami di KPK, tentu kami juga akan meningkatkan upaya-upaya itu, misalnya dengan memperbaiki sistem kami di internal supaya kami juga mengikuti pola-pola yang dilakukan para calon koruptor tersebut," tutur Alexander.

Sementara itu, Alexander menilai, hingga saat ini OTT masih efektif untuk dilakukan sepanjang masyarakat menginformasikan adanya dugaan suap oleh para pejabat negara.

"Jadi, kami akan tetap menampung informasi dari masyarakat dan tentu informasi setelah kami klarifikasi pasti ketika kami punya keyakinan terhadap suatu rencana tindak pidana, kami akan melakukan tindakan, termasuk di dalamnya adalah melakukan tangkap tangan," pungkasnya.

TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS