Ketua KPU Hasyim Asyari (Dok: antaranews)

Izinkan Kampanye di Kampus, KPU: Jangan Gunakan Fasilitas Publik!

Dimas | Politik | 24-07-2022

PARBOABOA, Jakarta – Kampanye politik akhirnya boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Namun, kampanye tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Nah pertanyaannya untuk kampanye boleh di mana saja, termasuk dalam kampus, pesantren, tapi ingat ada catatannya, Jadi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf H yaitu larangan, pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang mengunakan fasilitas pemerintah, ibadah, tempat pendidikan. Dilarang itu apa? fasilitasnya, bukan kampanyenya," ujar Hasyim saat ditemui di sela-sela agenda Bimtek KPU se-Indonesia untuk pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, Sabtu (23/7).

Hasyim menegaskan, kegiatan kampanye di kampus tidak bermasalah selama tidak ada atribut kampanye ataupun menggunakan fasilitas seperti yang telah disebutkan.

"Penjelasan pasal ini, fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu, atas undangan dari pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Jadi kampanye di kampus itu boleh, dengan catatan apa, yang mengundang misalkan rektor, pimpinan lembaran, boleh," tutur Hasyim.

Meski begitu, Hasyim pum mengingatkan kepada para penangungjawab fasilitas institusi pendidikan yang memperbolehkan kegiatan kampanye,  untuk bersikap adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para peserta pemilu.

"Tapi juga harus memperlakukan yang sama, kalau capres ada dua ya dua-duanya diberikan kesempatan. Kalau capresnya ada tiga ya diberi kesempatan. Kalau partainya ada 16, ya 16-nya diberikan kesempatan. Persoalan si calon atau peserta pemilu hadir menggunakan atau tidak ya terserah kan begitu. Misalkan kampus memberikan jadwal silakan tanggal 1 sampai 16, hari pertama partai nomor 1 dan seterusnya sampai 16, mau digunakan atau tidak kan terserah partai. Tapi intinya memberikan kesempatan yang sama," jelas Hasyim.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya menghormati pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terkait kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus.

Menurut Hasto, PDI-P akan mengikuti apapun keputusan KPU yang diterbitkan melalui regulasi.

"Saya ingin tegaskan, ketika KPU di dalam diskursus yang disampaikan ingin mendorong kampanye di kampus. Ya, bagi PDI Perjuangan, kita ini kan partai politik peserta pemilu. Sehingga kami tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh KPU," kata Hasto dalam konferensi pers daring, Kamis (21/7).

Tag : #kpu    #pemilu 2024    #politik    #kampanye    #kampus    #perguruan tinggi   

Baca Juga