PARBOABOA, Simalungun – Rencana pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran, Sumatra Utara (Sumut), tampaknya menuai kritik lantaran dinilai tidak mampu menjadi wilayah otonom.

Menurut pengamat Kebijakan Publik, Roy Valiant Salomo, wilayah tersebut tidak memiliki kapasitas yang memadai termasuk dalam bidang keuangan, sumber daya manusia (SDM), hingga kualitas pelayanan publik, sehingga sulit untuk menjalankan pemerintahan yang handal.

"Pemekaran ini jangan hanya karena kepentingan elite politik lokal bukan untuk kepentingan masyarakatnya dan dinikmati oleh para politisi lokal dan para birokrat lokal saja," tuturnya kepada Parboaboa, Sabtu (28/10/2023).

Roy mengatakan, jika pemekaran tetap dilanjutkan, maka dapat berdampak negatif terhadap pemerintah pusat maupun daerah, khususnya alokasi serta pembagian Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.33/2004, jumlah keseluruhan DAU yang ditetapkan sekurang–kurangnya 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN.

"Jika daerah yang mekar bertambah banyak, maka jumlah DAU yang diterima setiap daerah akan mengecil karena jumlah pembaginya semakin bertambah," katanya kepada Parboaboa, Sabtu (28/10/2023).

Maka dari itu, kata dia, ini menjadi tugas utama Kabupaten Simalungun sebagai pemerintah daerah induk untuk mempersiapkan dan mengakomodir sumber daya daerah baru agar berfokus pada tanaman pangan.

"Ini harus diteliti dan hasilnya disajikan dalam bentuk data. Feasibility study tidak hanya untuk rencana daerah baru, tetapi juga harus ada analisis untuk daerah lamanya.Apakah daerah lamanya juga tidak kolaps kalau sebagian sumber dayanya dibawa ke daerah baru," ucapnya.

Selain itu, Roy juga mengingatkan bahwa pemekaran ini dapat berdampak pada kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat.

"Percuma jika hanya terlihat besar untuk PDRB tetapi tidak dapat memberikan sumbangan terhadap APBD melalui Pendapat Asli Daerah (PAD)-nya dan bagi hasil," katanya.

Pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menjelaskan bahwa proses pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran sudah memasuki tahap finalisasi draf naskah akademik dan rancangan undang undang (RUU).

"Kalau sudah selesai semua dan setelah selesai pematangan, agar diserahkan langsung dan kita dari komisi II tinggal menentukan tanggalnya agar dijadikan UU," jelasnya dalam Forum Group Discussion (FGD) pada Jumat (27/10/2023) lalu.

Dalam kesempatan itu, Ahmad menuturkan bahwa pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran ini muncul karena sulitnya pemerintah dalam mencakup seluruh daerah Kabupaten Simalungun.

Pasalnya, Kabupaten Simalungun memiliki luas wilayah sekitar 4.372,50 kilometer persegi dan terdiri dari 32 Kecamatan, 27 kelurahan dengan 114 lingkungan, 386 Nagori (desa), dan 1.901 Huta (dusun) dengan jumlah penduduk mencapai 1.039.480 jiwa hingga akhir tahun 2022.

"Sehingga akses tempuh dari beberapa kecamatan ke ibu kota Kabupaten Simalungun, yakni Pematang Raya sangat sulit dan memakan waktu, ini yang diperbaiki atas pemekaran tersebut," tandasnya.

Pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran Tuai Kritik Pedas, Pengamat: Ini Gak Mampu Jadi Daerah Otonom!

Berita Terkait

Pematangsiantar Setelah 155 Tahun

Perempuan Adat Sihaporas Berada di Barisan Terdepan

Pemkot Pematangsiantar Belum Serius Dukung Penulis Lokal

Jejak Modernitas di Lumbung Emas bernama Lebong Tandai

Riwayat Lori dari Zaman Kejayaan Tambang Emas Lebong Tandai, Bengkulu

Ruh Sastra Sumatera Utara yang Bergeser

Sumatra Dilanda Banjir Bandang Terbesar dalam Satu Dekade: 708 Tewas, Ratusan Hilang

Terkini, Tragedi Longsor di Sumatera dan Aceh: 150 Korban Jiwa, Ribuan Mengungsi, Infrastruktur Lumpuh

Pematangsiantar Setelah 155 Tahun

Perempuan Adat Sihaporas Berada di Barisan Terdepan

Pemkot Pematangsiantar Belum Serius Dukung Penulis Lokal

Jejak Modernitas di Lumbung Emas bernama Lebong Tandai

Pilihan

Terkini

Tag Populer

Skena Jakarta | Identitas atau Fomo?

Museum Tekstil Jakarta

Museum Ketransmigrasian Lampung

Alasan Kenapa Siger Banyak di Lampung !

Museum Lampung

Kenapa Tegal Jadi Kota Teh?

Sunat Poci dan Mantu Poci?!

Manusia Silver di Ibukota Jakarta

Skena Jakarta | Identitas atau Fomo?

Museum Tekstil Jakarta

Museum Ketransmigrasian Lampung

Alasan Kenapa Siger Banyak di Lampung !

Pilihan

Terkini

Tag Populer

Berita Terkait

Pematangsiantar Setelah 155 Tahun

Perempuan Adat Sihaporas Berada di Barisan Terdepan

Pemkot Pematangsiantar Belum Serius Dukung Penulis Lokal

Jejak Modernitas di Lumbung Emas bernama Lebong Tandai

Riwayat Lori dari Zaman Kejayaan Tambang Emas Lebong Tandai, Bengkulu

Ruh Sastra Sumatera Utara yang Bergeser

Sumatra Dilanda Banjir Bandang Terbesar dalam Satu Dekade: 708 Tewas, Ratusan Hilang

Terkini, Tragedi Longsor di Sumatera dan Aceh: 150 Korban Jiwa, Ribuan Mengungsi, Infrastruktur Lumpuh

Pematangsiantar Setelah 155 Tahun

Perempuan Adat Sihaporas Berada di Barisan Terdepan

Pemkot Pematangsiantar Belum Serius Dukung Penulis Lokal

Jejak Modernitas di Lumbung Emas bernama Lebong Tandai

Skena Jakarta | Identitas atau Fomo?

Museum Tekstil Jakarta

Museum Ketransmigrasian Lampung

Alasan Kenapa Siger Banyak di Lampung !

Museum Lampung

Kenapa Tegal Jadi Kota Teh?

Sunat Poci dan Mantu Poci?!

Manusia Silver di Ibukota Jakarta

Skena Jakarta | Identitas atau Fomo?

Museum Tekstil Jakarta

Museum Ketransmigrasian Lampung

Alasan Kenapa Siger Banyak di Lampung !

Riwayat Lori dari Zaman Kejayaan Tambang Emas Lebong Tandai, Bengkulu

Ruh Sastra Sumatera Utara yang Bergeser

Sumatra Dilanda Banjir Bandang Terbesar dalam Satu Dekade: 708 Tewas, Ratusan Hilang

Terkini, Tragedi Longsor di Sumatera dan Aceh: 150 Korban Jiwa, Ribuan Mengungsi, Infrastruktur Lumpuh

Museum Lampung

Kenapa Tegal Jadi Kota Teh?

Sunat Poci dan Mantu Poci?!

Manusia Silver di Ibukota Jakarta