PARBOABOA,
Guinea - Kudeta di Guinea dilancarkan oleh kelompok militer negara
itu, terutama pasukan khusus. Pihak militer juga menyatakan telah menahan
Presiden Alpha Conde usai terjadi baku tembak oleh militer terutama
pasukan khusus dengan diduga pasukan pengawal presiden. Sekitar sejam setelah
baku tembak reda, Conde dibawa pasukan khusus tersebut untuk ditahan.
Kabar kudeta di Guinea mulanya ramai di media sosial.
Kemudian sejumlah media lokal mengutip video yang beredar luas itu.
Dalam video yang tersebar di media sosial itu, salah satu
perwira militer Guinea, Mamadi Doumbouya yang mengenakan seragam pasukan khusus
menyatakan telah menangkap Presiden Alpha Conde dan membekukan konstitusi, pemerintah
serta lembaga negara.
Tak hanya itu, Doumbouya, juga mengatakan pihaknya telah
menutup semua perbatasan jalur darat maupun udara, tak lama setelah melancarkan
kudeta terhadap pemerintahan Alpha Conde. Namun, sejauh ini, belum ada yang
mengetahui kapan dan di mana video itu diambil.
"Kami tidak lagi mempercayakan politik terhadap
orang-orang itu. Kami akan percaya politik kepada rakyat. Kami datang
(melakukan kudeta) hanya untuk itu," papar salah satu militer Guinea.
Doumbouya juga menegaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab mereka sebagai tentara
untuk menyelamatkan negara.
Di ibu kota Guinea, Conakry, terdengar sejumlah tembakan.
Saksi mata mengatakan bahwa tembakan itu sebagai salah satu upaya kudeta.
Di sekitar Kaloum, sejumlah pasukan tentara juga
berdatangan. Mereka memadati kota dan gedung pemerintah.
Menurut penasihat presiden, Conde kini masih ditahan, namun
tak ada yang mengetahui keberadaannya. Meski demikian, junta militer menyatakan
Presiden Alpha Conde dijaga baik-baik usai pasukan bersenjata itu melancarkan
kudeta di Guinea.
Melansir Reuters, mereka hanya menyatakan jaminan keamanan
dan keselamatan Presiden selama penahanan. Pihak militer mengatakan keselamatan
Conde terjamin dan selalu diberikan akses kesehatan dari dokter-dokter.
Pihak militer yang melakukan kudeta juga meminta seluruh
menteri dan kepala institusi negara untuk datang pada pertemuan Senin (6/9)
pagi ini.
"Setiap kegagalan untuk hadir akan dianggap sebagai
bentuk pemberontakan terhadap CRND (Komite Pengerahan dan Pembangunan
Nasional)," demikian ujar kelompok militer tersebut dalam siaran
pernyataan resmi mereka.