Ruang rapat anggota DPRD kota Tanggerang.

Luruskan Soal Kehebohan, DPRD Tanggerang Batalkan Baju Dinas Louis Vuitton

sondang | Politik | 10-08-2021

PARBOABOA, Tanggerang - DPRD Kota Tangerang akhirnya membatalkan pengadaan bahan pakaian dinas tahun 2021. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan, ketua fraksi dan ketua komisi. Selain itu, pembatalan ini juga dilakukan dengan mendengarkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang kami lakukan tadi, akhirnya diputuskan bahwa pengadaan pakaian dinas tahun 2021 dibatalkan," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo pada Selasa (10/8).

Gatot mengungkapkan bahwa pengadaan seragam dinas ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh DPRD se-Indonesia. Sehingga daerah lain juga perlu diperiksa mengenai anggaran pengadaan seragam dinas.

"Proses pengadaan baju dinas merupakan kegiatan rutin setahun sekali dan bukan DPRD kota saja dan mengacu pada PP 18 tahu 2017. Untuk melengkapi data, silakan cek saja ke wilayah lain," lanjutnya.

Gatot juga mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta bahan baju baru anggota dewan bermerk Louis Vuitton.

Baju merk Louis Vuitton ini rencananya akan digunakan untuk pakaian dinas harian (PDH). Sedangkan Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro pakaian sipil harian (PSH) dan Thomas Crown pakaian sipil lengkap (PSL). 

"Kita DPRD enggak pernah nyebut merek, itu yang perlu kita luruskan dari awal. Kedua bingung kita. Saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang," kata Gatot di Tangerang, Selasa (10/8).

Adapun pemenang lelang baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang itu adalah CV Adhi Prima Sentosa. Baju itu, akan digunakan oleh 50 anggota dewan. Nilai anggarannya sekira Rp675 juta.

Menurutnya, jika pengadaan baju dinas itu ingin dipersoalkan, dilakukan saat sedang proses lelang. Bukan pada saat sudah ada pemenang lelang. Apalagi, terjadi di tengah situasi pandemi saat ini.

"Seluruh DPRD di Kabupaten dan Kota se Indonesia juga mengadakan. Termasuk DPRD Provinsi dan untuk asas keadilan, tolong dicek juga dong," pintanya.


Tag : viral,daerah,politik,metropolitan,nasional

Berita Terkait