Mantan Staf Terawan akan Deklarasikan PDSI, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia

PARBOABOA, Jakarta – Hari ini, mantan staf  khusus Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Purtanto, Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto akan deklarasikan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) di Jakarta, Rabu (27/4).

Selaku Ketua Umum PDSI, Jajang mengatakan bahwa saat ini organisasi yang akan ia deklarasikan telah mengantongi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) No. AHU-003638.AH.01.07.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.

"Berdirinya perkumpulan ini adalah dalam memenuhi hak Warga Negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak kami ini telah dijawantahkan dalam SK Kemenkumham tersebut di atas," kata Jajang dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4/2022).

Visi dan Misi PDSI

Terkait visi dari perkumpulan ini, dikatakan Jajang, PDSI memiliki visi, yakni menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejawatan, serta berwawasan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Sedangkan misi dari PDSI ada tiga, yaitu

- mengayomi dokter dengan bersinergi bersama rakyat dan pemerintah - dengan membentuk organisasi yang profesional;

- Meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota;

- Mendorong inovasi anak bangsa di bidang kesehatan berwawasan Indonesia untuk dunia.

Selanjutnya, Jajang berharap pihak pemerintah, legislatif, yudikatif, dan juga masyarakat Indonesia bisa mendukung dan memberikan  masukan yang konstruktif kepada PDSI. Sebab, hal itu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan PDSI, yakni memajukan taraf kesehatan masyarakat.

"Kami juga rakyat Indonesia, maka PDSI adalah dari, oleh, dan untuk rakyat,"ucap Jajang.

Terakhir, Jajang menegaskan, PDSI akan menjujung tinggi kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai wakil negara dalam mengurus sertifikasi, pendidikan dokter berkelanjutan, serta hal-hal yang menyangkut pendidikan.

"Kami juga menjunjung tinggi kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai wakil negara dalam mengurus sertifikasi, pendidikan dokter berkelanjutan, serta hal-hal terkait pendidikan. Sudah saatnya asosiasi medis hanya fokus pada perlindungan hukum dan kesejahteraan, lazimnya asosiasi medis di negara maju lainnya," katanya.