Nakes Ancam Mogok Kerja Nasional, Wakil Komisi IX Angkat Bicara

PARBOABOA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Emanuel Melkiades Laka Lena angkat bicara soal ancaman nakes (tenaga kesehatan) yang akan melakukan mogok kerja nasional pada Minggu, 14 Mei 2023 mendatang.

Dilansir dari dpr.go.id, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan bahwa pihaknya sedari awal selalu membuka ruang untuk berkomunikasi terkait permasalahan menyangkut nakes dan lainnya, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini tengah ramai menuai penolakan.

Ia mengklaim bahwa DPR telah membuka komunikasi dengan nakes yang meliputi ikatan dokter, ikatan apoteker, ikatan perawat dan bidan, serta organisasi publik lainnya. Kesempatan untuk berdialog ini, lanjutnya, masih terus dibuka.

"Komunikasi yang baik antara semua pihak Kemenkes, Dinkes, organisasi profesi, Fasyankes (Fasilitas dan layanan kesehatan), DPR RI, dan para pihak lainnya terkait transformasi kesehatan termasuk pembahasan RUU Kesehatan tidak korbankan masyarakat," kata Emanuel dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (09/05/2023).

Dalam kesempatan itu, Emanuel menyinggung soal demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Menurutnya, selain menyuarakan penolakan, para demonstran ini juga harusnya turut memberikan masukan pada DPR soal RUU ini.

"Kami mengajak selain demonstrasi, alangkah baiknya jika memberikan masukan kepada kami, anggota panja, atau anggota Fraksi untuk langsung bisa dibahas dalam rapat-rapat kami bersama dengan pemerintah terkait RUU Kesehatan ini," tandasnya.

Diketahui, pada Senin 8 Mei 2023, lima organisasi profesi terkait nakes telah melakukan aksi damai untuk meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.

Dilansir dari Parboaboa, kelima organisasi itu adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Dalam aksinya, mereka mengancam untuk melakukan mogok kerja nasional pada pekan depan apabila pemerintah tak memenuhi tuntutannya.