PARBOABOA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).

Namun, keputusan ini memicu perdebatan tajam di masyarakat, karena sejarah panjang kepemimpinan Soeharto yang dinilai sarat dengan paradoks—antara pengabdian dan pelanggaran.

Dalam upacara kenegaraan yang digelar dengan khidmat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan langsung gelar Pahlawan Nasional kepada keluarga mendiang Presiden Soeharto.

Dua anaknya, Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana, hadir untuk menerima penghargaan tersebut.

Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang mendapat gelar kehormatan tahun ini.Ia dinilai berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya di bidang militer.

Narator upacara menyebut bahwa Soeharto pernah menjabat sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta dan memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru pada tahun 1945.

Kajian Pemerintah

Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditandatangani pada 6 November 2025. Pemerintah menegaskan bahwa proses ini dilakukan melalui kajian panjang dan seleksi ketat.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa pemberian gelar didasarkan pada kontribusi besar Soeharto dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional.

“Jasa-jasa beliau konkret dan terbukti membawa pengaruh besar bagi bangsa,” ujar Fadli di Istana Kepresidenan.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah telah mengkaji seluruh aspek historis dan hukum sebelum pengukuhan gelar tersebut dilakukan.

Kontribusi Soeharto

Fadli Zon memaparkan sederet kiprah Soeharto di masa perjuangan, mulai dari keterlibatannya dalam Pertempuran Ambarawa, Lima Hari di Semarang, hingga menjadi Komandan Operasi Mandala untuk merebut Irian Barat.

Salah satu peristiwa paling bersejarah yang dipimpin Soeharto adalah Serangan Umum 1 Maret1949 di Yogyakarta, yang mengukuhkan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia.

Tak hanya di bidang militer, Soeharto juga dikenal lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), program pembangunan yang disebut-sebut berhasil menurunkan angka kemiskinan dan mengendalikan inflasi yang sempat mencapai 600 persen.

Pada masa pemerintahannya pula, pendidikan nasional diperluas dengan pembangunan ribuan sekolah di berbagai daerah.

Penolakan dari Berbagai Kalangan

Meski pemerintah menilai Soeharto layak menyandang gelar Pahlawan Nasional, reaksi publik tidak sepenuhnya positif.Sejumlah kelompok masyarakat, aktivis HAM, dan akademisi menolak keputusan tersebut.

Mereka menilai bahwa Soeharto memiliki catatan kelam yang tidak bisa dihapus dari sejarah.
Penolakan muncul karena masa kepemimpinannya (1967–1998) identik dengan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan pers, dan praktik korupsi yang mengakar.

Banyak pihak juga menilai bahwa langkah ini berpotensi melukai korban pelanggaran HAM masa Orde Baru, seperti tragedi 1965–1966, penculikan aktivis, dan kerusuhan Mei 1998 yang memakan banyak korban sipil.

Menurut pengamat politik, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan tanpa rekonsiliasi dan pengakuan terhadap korban justru bisa memperlebar jarak antara sejarah resmi dan sejarah rakyat.

Menanggapi kritik tersebut, Fadli Zon menegaskan bahwa berbagai tuduhan terhadap Soeharto tidak pernah terbukti secara hukum.

Ia menyatakan bahwa pemerintah telah memeriksa semua aspek hukum sebelum menetapkan gelar tersebut.

“Semua dugaan sudah melalui proses hukum dan tidak terbukti.Jadi tidak ada alasan untuk menghalangi penghargaan ini,” katanya.

Fadli juga menegaskan bahwa penyelidikan terhadap peristiwa besar, termasuk kerusuhan Mei 1998, telah diselesaikan dan tidak berkaitan langsung dengan Soeharto.

Pemerintah pun berharap masyarakat dapat melihat sisi perjuangan dan jasa-jasa Soeharto sebagai bagian dari sejarah bangsa yang kompleks.

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tuai Kontroversi: Antara Jasa Besar dan Luka Sejarah

Berita Terkait

Pemerintah Larang Anak Usia di Bawah 16 Tahun Main Medsos Mulai 28 Maret

Radikalisme Menyasar Anak: Densus 88 Ungkap Jaringan Ekstrem di Balik Komunitas Daring

Refleksi Akhir Tahun Polri: Masyarakat Sipil Tagih Reformasi yang Konsisten dan Humanis

Kritik Publik Diakui sebagai Pemicu Reformasi Polri di Bidang Pengamanan

BNPT Perketat Pengawasan Game Daring, Roblox Dipantau agar Tak Jadi Celah Radikalisasi Anak

Negara Hadir untuk Penyintas: Komitmen BNPT Memulihkan 163 Korban Terorisme Sepanjang 2025

BNPT Ungkap 112 Anak Terpapar Radikalisme Melalui Game Online dan Media Sosial Sepanjang 2025

Menko PMK Dorong Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bencana Akhir Tahun

Pemerintah Larang Anak Usia di Bawah 16 Tahun Main Medsos Mulai 28 Maret

Radikalisme Menyasar Anak: Densus 88 Ungkap Jaringan Ekstrem di Balik Komunitas Daring

Refleksi Akhir Tahun Polri: Masyarakat Sipil Tagih Reformasi yang Konsisten dan Humanis

Kritik Publik Diakui sebagai Pemicu Reformasi Polri di Bidang Pengamanan

Pilihan

Terkini

Tag Populer

Adat Lamtoras Sihaporas

Pasar Sapi Terbesar di Jawa Tengah: Transaksi Harian Bisa Miliaran

Kenapa Boyolali Disebut Kota Susu?

Pulau Bekas Karantina Terbesar di Indonesia

Asal Usul Titel Haji Ternyata Ada di Pulau Ini

Pulau Kuburan Saksi Bisu Jakarta

Warga Luar Kota Penasaran dengan Ruwatan Laut

Filosofi Ruwat Laut Carita

Adat Lamtoras Sihaporas

Pasar Sapi Terbesar di Jawa Tengah: Transaksi Harian Bisa Miliaran

Kenapa Boyolali Disebut Kota Susu?

Pulau Bekas Karantina Terbesar di Indonesia

Pilihan

Terkini

Tag Populer

Berita Terkait

Pemerintah Larang Anak Usia di Bawah 16 Tahun Main Medsos Mulai 28 Maret

Radikalisme Menyasar Anak: Densus 88 Ungkap Jaringan Ekstrem di Balik Komunitas Daring

Refleksi Akhir Tahun Polri: Masyarakat Sipil Tagih Reformasi yang Konsisten dan Humanis

Kritik Publik Diakui sebagai Pemicu Reformasi Polri di Bidang Pengamanan

BNPT Perketat Pengawasan Game Daring, Roblox Dipantau agar Tak Jadi Celah Radikalisasi Anak

Negara Hadir untuk Penyintas: Komitmen BNPT Memulihkan 163 Korban Terorisme Sepanjang 2025

BNPT Ungkap 112 Anak Terpapar Radikalisme Melalui Game Online dan Media Sosial Sepanjang 2025

Menko PMK Dorong Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bencana Akhir Tahun

Pemerintah Larang Anak Usia di Bawah 16 Tahun Main Medsos Mulai 28 Maret

Radikalisme Menyasar Anak: Densus 88 Ungkap Jaringan Ekstrem di Balik Komunitas Daring

Refleksi Akhir Tahun Polri: Masyarakat Sipil Tagih Reformasi yang Konsisten dan Humanis

Kritik Publik Diakui sebagai Pemicu Reformasi Polri di Bidang Pengamanan

Adat Lamtoras Sihaporas

Pasar Sapi Terbesar di Jawa Tengah: Transaksi Harian Bisa Miliaran

Kenapa Boyolali Disebut Kota Susu?

Pulau Bekas Karantina Terbesar di Indonesia

Asal Usul Titel Haji Ternyata Ada di Pulau Ini

Pulau Kuburan Saksi Bisu Jakarta

Warga Luar Kota Penasaran dengan Ruwatan Laut

Filosofi Ruwat Laut Carita

Adat Lamtoras Sihaporas

Pasar Sapi Terbesar di Jawa Tengah: Transaksi Harian Bisa Miliaran

Kenapa Boyolali Disebut Kota Susu?

Pulau Bekas Karantina Terbesar di Indonesia

BNPT Perketat Pengawasan Game Daring, Roblox Dipantau agar Tak Jadi Celah Radikalisasi Anak

Negara Hadir untuk Penyintas: Komitmen BNPT Memulihkan 163 Korban Terorisme Sepanjang 2025

BNPT Ungkap 112 Anak Terpapar Radikalisme Melalui Game Online dan Media Sosial Sepanjang 2025

Menko PMK Dorong Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bencana Akhir Tahun

Asal Usul Titel Haji Ternyata Ada di Pulau Ini

Pulau Kuburan Saksi Bisu Jakarta

Warga Luar Kota Penasaran dengan Ruwatan Laut

Filosofi Ruwat Laut Carita