Pemprov DKI Siapkan Seleksi Terbuka untuk Jabatan Sekretaris Daerah

PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan sekretaris daerah (Sekda).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (09/12/2022).

"Akan diumumkan secara terbuka, kami sedang mempersiapkan administrasinya," katanya, Kamis (08/12/2022).

Namun ia mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan dibukanya seleksi tersebut.

Untuk saat ini, posisi tersebut diisi oleh Penjabat Sekda Uus Kuswanto yang merupakan Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memprediksi bahwa pelantikan posisi sekda definitif dapat dilakukan pada akhir Desember 2022 atau Januari 2023.

Hal itu ia sampaikan saat membuka bursa kerja penyandang disabilitas di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (03/12/2022) lalu.

"Pelantikan sekda yang definitif, kalau saya tanya dengan BKD itu mungkin 1,5 bulan-lah dari mulai sekarang, Desember akhir, Januari-lah," ucap dia.

Sebagai informasi, berdasarkan pasal 19 pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan eselon I.

Adapun tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan secara terbuka, diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014.

Peraturan tersebut mengatur beberapa tahapan persiapan yang meliputi pembentukan panitia seleksi dan pelaksana.

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan, meliputi pengumuman terbuka dalam waktu 15 hari sebelum batas terakhir tanggal penerimaan lamaran, yang akan diumumkan melalui surat edaran, papan pengumuman, serta media cetak/daring.

Setelah tahap pelaksanaan, tahap berikutnya adalah seleksi administrasi, kompetensi, wawancara akhir, penelusuran rekam jejak, juga hasil akhir serta tes kesehatan dan tes psikologi.

Hasil akhirnya nanti, sebanyak tiga calon dengan urutan nilai tertinggi akan disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang selanjutnya akan diusulkan ke Presiden.

Dari tiga nama yang diusulkan, Presiden akan memilih satu nama untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya.

Hal tersebut sesuai dengan ayat 5 dari pasal 114 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.