Pengamat Nilai Kapolri Harus Turun Tangan Dalam Kasus Perampokan Toko Emas di Medan

PARBOABOA, Medan – Pengamat sosial sekaligus mantan pengawas Polri era 2000-an, Bakhrul Khair Amal menilai kinerja Polrestabes Medan lambat dalam mengungkap kasus perampokan toko emas di Pasar Simpang Limun.

Bakhrul mengatakan masyarakat kota Medan menjadi resah akibat insiden tersebut yang belum trungkap.

Warga kota Medan akanmerasa takut dan karena mengetai ada kawanan perampok yang beraksi menggunakan senjata api dan masih berkeliaran.

"Menurut saya, aksi perampokan tersebut tergolong sangat nekat. Pelaku berani melakukan aksinya siang hari dan berhadapan dengan keramaian", kata Bakhrul pada Kamis (2/9).

Bahkrul melanjutkan, seharusnya kepolisian bisa dengan cepat melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku, sebab barang bukti dan kronologi secara terang benderang terbuka di lokasi kejadian.

"Mulai CCTV yang ada di lokasi, keterangan para warga dan beberapa fakta lainnya seperti dari peluru yang tertinggal," ucap Bahkrul.

Kata Bahkrul, kenyataannya sampai saat ini polisi belum dapat meringkus para pelaku, sehingga publik berasumsi adanya keterlibatan oknum aparat dalam perampokan toko emas itu.

"Karena pencuri itu menggunakan senjata api, tentu kita bisa duga kuat mereka bisa saja adalah oknum aparat. Kan sumber senjata itukan dari aparat penegak hukum," ujarnya.

Bahkrul juga menyebut bahwa penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan terkesan sangat lambat. Bisa dilihat berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, dari rentetan peristiwa pencurian yang terjadi di wilayah Medan yang sampai sekarang belum terungkap. Misalnya kasus di Jalan KL Yos Sudarso pada April 2018 silam dan kasus perampokan di Indomaret Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Barat.

“Yang menjadi persoalan menurut saya, perlu ada monitoring dan evaluasi oleh oleh Kapolri sebagai pimpinan tertinggi terhadap kepemimpinan Kapolrestabes Medan," tegasnya.

Bakhrul menilai kinerja Polrestabes Medan diragukan dalam memberikan keamanan kepada masyarakat Kota Medan.

"Kan seharusnya negara memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dari kekerasan dan pelanggaran hukum. Jadi, Kapolri dan Kapolda Sumut selayaknya harus turun tangan dalam menyelesaikan persoalan hukum ini," pungkasnya.