PARBOABOA, Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berupaya mengatasi banjir dengan menargetkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 km.
"(Target) 4,8 kilometer, itu panjangnya (normalisasi Kali Ciliwung)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (08/11/2022).
Heru mengatakan, upaya itu dilakukan sesuai dengan salah satu mandat Presiden Joko Widodo untuk mengatasi banjir di Ibu Kota selama dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur.
Untuk saat ini, Heru berfokus merampungkan normalisasi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan karena menurutnya dua wilayah tersebut membutuhkan upaya pengendalian banjir segera.
"Timur dan selatan yang memang harus pengendalian banjir. Kan pemda dituntut supaya tidak banjir," tuturnya.
Normalisasi Kali Ciliwung tentu akan berdampak pada warga sekitar lokasi. Oleh karena itu, Heru memberi dua opsi kepada mereka yang berdampak yakni, untuk pemilik lahan akan diberikan biaya ganti rugi, dan untuk warga yang tidak mempunyai lahan akan dipindahkan ke rusun milik DKI.
"Kami memiliki dua opsi. Pertama, warga yang masih memiliki lahan dan alas haknya di pinggir kali akan diganti untung. Kedua, bagi warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak kami pindahkan ke rusun," jelas Heru.
Selain normalisasi Kali Ciliwung, dalam penanganan banjir Jakarta, Heru juga berharap pada pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi yang berada di Jawa Barat. Ia optimistis proyek itu dapat mengurangi 40% debit banjir di Ibu Kota.
"(Setelah) Sukamahi selesai, saya akan memperpanjang penlok di sodetan agar bisa diselesaikan. Udah lumayan besar itu. Setidaknya bisa mengurangi 40 persen," terangnya.
Diketahui, Pemprov DKI menganggarkan Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung yang berada di empat kelurahan, yakni Cililitan (Jakarta Timur) 0,8 hektar, Rawajati (Jakarta Selatan) 1,5 hektar, Cawang (Jakarta Timur) 2,25 hektar, dan Kampung Melayu (Jakarta Timur) 1,95 hektar.
"Pembebasan lahan kan ada beberapa 4 kelurahan ya. Kurang lebih sekitar Rp 700 miliar," kata Heru pada wartawan, Selasa (08/11/2022).
Anggaran tersebut, kata Heru, masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Tahun Anggaran 2023.
Editor: -
