Jokowi Akan Cawe-cawe di Pemilu 2024, Pakar Tata Negara: Rakyat Harus Melawan!

PARBOABOA, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut campur, atau cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Presiden petruk ingin cawe-cawe. Kita gak boleh diam," ujar Feri dalam orasinya di panggung rakyat yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Menurut Feri, Jokowi sebenarnya telah melakukan cawe-cawe pada Pemilu 2024 lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satunya menggerus keterlibatan kaum perempuan dalam proses Pemilu 2024.

"KPU kemarin sudah mengurangi jumlah penyelenggara (Pemilu) perempuan. Kenapa? Alasannya sederhana, tapi jumlah penyimpangan penyelenggara perempuan jauh lebih sedikit dari penyelenggara laki-laki," ujar Feri.

"Oleh karena itu, untuk merusak sistem Pemilu jumlah penyelenggara perempuan itu bahkan dihilangkan. Supaya pemilu curang bisa dikoordinasikan," tambahnya.

Diketahui bahwa KPU RI telah melantik anggota KPU Daerah (KPUD) periode 2022-2028 untuk 20 provinsi.

Dari total 106 anggota KPUD yang dilantik, jumlah perempuan hanya 18 orang.

Selain itu, Feri juga menyoroti manuver politik Jokowi yang belakangan ini nampak ingin membangun dinasti politik keluarga.

Diketahui bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjabat Wali Kota Solo, sementara menantu Jokowi, Bobby Nasution menduduki kursi Wali Kota Medan. Keduanya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Sekarang sudah muncul kartel keluarga baru dalam politik. Baru masuk menjadi anggota partai, tiba-tiba kemudian menjadi calon wali kota dan menjadi wali kota terpilih, padahal sebenarnya prosesnya panjang," kata Dosen Universitas Andalas tersebut.

Atas kondisi politik itu, Feri mengajak rakyat melakukan perlawanan terhadap politik para elite partai tersebut.

Perlawanan itu, menurutnya, bisa dilakukan dengan cara tidak lagi memilih partai politik yang berkuasa saat ini. Sebab, terbukti selama 10 tahun berkuasa tidak ada perubahan apa pun.

"Tanpa ada perlawanan politik dari rakyat, kita hanya akan melihat bagaimana partai politik memakan seluruh dimensi politik dan kehidupan sosial yang ada," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan akan ikut campur dalam urusan Pemilu 2024. Hal itu menurutnya demi kepentingan bangsa dan negara.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5/2023).

Lebih lanjut, eks Wali Kota Solo itu menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya masih dalam koridor aturan.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," tegas Jokowi.