Rusunawa Semanggi yang Dibangun ketika Jokowi Menjabat Walikota Solo, akan Dibongkar Gibran

PARBOABOA, Solo - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akan membongkar Rusunawa Semanggi, Solo yang dahulu dibangun semasa ayahnya, Joko Widodo, menjabat Wali Kota Solo.

Bangunan itu akan dibongkar karena kondisinya yang dianggap sudah tak layak, dan mulai dikosongkan tahun ini.

Rusunawa Semanggi dibangun Jokowi pada 2009 silam. Bangunan yang terdiri dua tower ini berkapasitas 196 kamar. Masing-masing tower terdiri dari empat lantai.

"Kan baru saja saya audit, itu kan rusunnya sudah 10 tahun sudah tidak layak konstruksinya, sudah sangat tua, sudah nggak kuat," kata Gibran, Selasa (24/8/2021).

Pembongkaran bangunan ini dilakukan karena dikhawatirkan bangunan yang sudah tua dapat membahayakan penghuni rusunawa.

"Soalnya rusunnya sudah nggak layak. Kasihan warga kalau tinggal di situ. Apalagi kalau nanti amit-amit ada gempa, sudah nggak layak," ujarnya.

Selama proses pembangunan ulang warga akan diminta pindah sementara. Namun penghuni rusunawa bisa kembali menempati rumahnya setelah pembangunan selesai.

"Yang jelas warga tenang saja, nggak ada yang diusir, penghuni lama nanti 100 persen bisa balik lagi. Kita nggak pernah ngusir orang," kata dia.

Putra sulung Jokowi itu pun berjanji akan memberikan kompensasi selama pembangunan selesai. Namun bentuk kompensasi dan jumlahnya masih dalam pembahasan.

Pembangunan ulang Rusunawa Semanggi akan dilakukan dengan menggunakan anggaran bersumber APBN.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Solo, Taufan Basuki, mengatakan pembongkaran Rusunawa Semanggi akan dilakukan mulai 2022. Pihaknya akan mulai melakukan persiapan serta pengosongan lahan hingga Desember 2021.

“Mulai Juli kemarin sudah kita bebaskan uang sewanya. Sampai Desember 2021 nanti sudah harus kosong,” kata dia seperti dikutip dari Detik.com, Kamis (26/8/2021).

Menurutnya, Pemkot Solo hanya bertugas untuk melakukan persiapan-persiapan hingga lahan siap dibangun. Sedangkan pembangunannya akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).