Semakin Membebankan Petani Tembakau, PPP: Kenaikan Cukai Harus Seimbang

PARBOABOA, Jakarta – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi meminta pemerintah mengkaji ulang terkait kenaikan cukai rokok pada tahun 2023 dan mempertimbangkan dari berbagai sisi.

Baidowi menilai, kebijakan cukai rokok ini bukan soal pendapatan negara maupun kesehatan semata. Namun, kata dia, beban masyarakat yang juga harus dipikirkan terutama petani tembakau mengingat tantangan ekonomi ke depan juga akan semakin berat pasca pandemi.

“Jangan hanya karena mengejar target pendapatan, nasib petani diabaikan. Buat kebijakan yang sebijak-bijaknya, apalagi mengingat tantangan ekonomi ke depan juga akan semakin berat pasca pandemi. Perlu jalan tengah. Itu tidak bisa hanya mempertimbangkan satu sisi saja” kata Baidowi di Jakarta, Rabu (28/09/2022).

Menurut Baidowi, pertimbangan ini dikarenakan insiden pembakaran truk bermuatan tembakau yang terjadi di Madura beberapa waktu lalu. Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Ia beranggapan bahwa pembakaran truk tembakau terjadi karena kegelisahan petani atas nasib dan masa depan mereka di kemudian hari.

“Terus terang kami sangat prihatin dengan terjadinya insiden tersebut. Kami menangkap ada kegelisahan yang kuat dari para petani atas nasib dan masa depan mereka ke depan. Terutama, terkait beberapa kebijakan maupun rencana kebijakan yang telah dan akan dibuat pemerintah terkait pertembakauan,” kata pria yang akrab disapa Awiek ini.

Sementara itu, senada dengan Achmad Baidowi, Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang Imanina Eka Dalilah menyatakan, pemerintah perlu memutuskan kenaikan cukai rokok secara berimbang dengan melakukan rembug bersama dengan semua pemangku kepentingan.

Pasalnya, kenaikan cukai rokok akan berdampak pada berbagai pihak terutama tenaga kerja, industri hingga petani tembakau.

”Harus selalu diingat, banyak yang bakal terdampak dalam kebijakan cukai di Indonesia, mulai dari tenaga kerja, industri, hingga pertanian,”ungkapnya, Rabu (28/09/2022).