Setelah Kudeta, Kelompok Militer Burkina Faso Umumkan Presiden Baru

PARBOABOA, Burkina Faso - Kelompok militer di Burkina Faso, salah satu negara di Afrika Barat melakukan kudeta kepada Presiden Roch Kabore yang berkuasa di negara tersebut pada Senin (24/1). Kudeta ini dilakukan karena memburuknya kondisi keamanan di negara tersebut dan gagalnya pemerintah dalam menangani penberontakan di negara dengan efektif.

Kelompok kudeta yang diberi nama Gerakan Patriotik untuk Pengamanan dan Pemulihan (MPSR) membacakan pengumuman yang ditandatangani oleh pemimpin kudeta Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba di televisi nasional.

Dalam pengumunnya kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka menggulingkan Presiden Roch Kabore, menangguhkan konstitusi, membubarkan pemerintah dan majelis nasional, dan menutup perbatasan. Kelompok tersebut mengklaim kudeta berlangsung tanpa tindak kekerasan dan menyatakan mereka yang ditahan kini berada di lokasi yang aman.

Berselang seminggu setelah kudeta yakni pada Senin (31/1) kelompok tersebut kembali membuat pengumuman di televisi mengenai pemimpin baru di negara yang mereka kudeta tersebut.

Dikutip dari Inews, kelompok tersebut telah menunjuk presiden, dua wakil presiden, dan seorang koordinator untuk menjamin kelangsungan negara dan urusan-urusannya, hingga badan-badan peralihan dapat dibentuk.

Dimana kelompok tersebut memilih pemimpin kudeta yakni Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba sebagai presiden. Dia akan menjadi kepala negara, kepala tertinggi Angkatan Bersenjata Nasional, penjamin peradilan dan kemerdekaan nasional.

Damiba juga akan menjamin keutuhan wilayah negara, kelangsungan negara, dan kepatuhannya terhadap perjanjian internasional. Dia akan memiliki kekuatan regulasi dan akan mengakreditasi duta besar untuk negara-negara asing.

Burkina Faso menjadi negara terbaru di Afrika Barat yang mengalami kudeta setelah Mali, Chad, Guinea dalam 18 bulan terakhir. Salah satu negara termiskin di Afrika Barat itu pun telah mengalami serangkaian kudeta pemerintahan sejak merdeka dari penjajahan Prancis pada 1960.