Jokowi Tak Hadir, Upacara Pembukaan Peparnas XVI 2021 Dipimpin Wakil Presiden

PARBOABOA, Papua – Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI 2021 telah melangsungkan acara pembukaan pada Jumat (5/11) pukul 19.00 WIT. Acara pembukaan Peparnas XVI 2021 dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Stadion Mandala, Jayapura.

Namun, Presiden Jokowi tidak bisa hadir dalam acara pembukaan Peparnas XVI 2021. Meski demikian, acara tetap berlangsung meriah. Selain itu, Jokowi juga telah memberikan video permintaan maaf atas ketidakhadirannya.

Penyanyi Anggun ikut memeriahkan acara pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021. Mengenakan gaun berwarna merah putih, Angun mengawali acara tersebut dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" bersama 150 anak Papua.

Tak hanya Anggun, sederetan musisi papan atas seperti  Mikhelia, dan Edo Kondologit juga ikut memeriahkan acara tersebut. Selain itu beberapa artis lokal yang terlibat yaitu Kaonak, Manggorap, Nogei, Shine of Black, Piter Ginuy, dan Irsa Yoku.

Dalam upacara pembukaan juga dimeriahkan atraksi 500 drone yang akan menghiasi langit-langit di Bumi Cenderawasih. Ketua Opening and Closing Ceremony (OCC) Peparnas Papua, Toton Hutomi, mengatakan ratusan drone tersebut didatangkan dari California dan Dubai. Sementara pilotnya didatangkan dari Eropa dan Singapura.

Peparnas XVI tahun 2021 akan melombakan 12 cabang olahraga di antaranya angkat berat, atletik, boccia, bulu tangkis, catur, judo, menembak, panahan, renang, sepak bola cerebral palsy (CP), tenis lapangan kursi roda, dan tenis meja.

Perhelatan Peparnas XVI Papua bertemakan "Sehati Mencapai Tujuan, Ciptakan Prestasi". Motto Peparnas XVI Papua sudah digaungkan panitia besar pada setiap kegiatan olahraga hingga memperkenalkan hitung mundur penyelenggaraan Peparnas XVI Papua.

Ada perbedaan pelaksanaan antara PON dan Peparnas, salah satunya terdapat pada pembagian kelas dan teknis di mana atlet dikelompokkan berdasarkan kondisi fisiknya. Kemudian, untuk seluruh venue pertandingan harus sesuai dengan rekomendasi Komite Nasional Paralimpik (National Paralympic Committee) Indonesia yang mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.