PARBOABOA, Jakarta – Anggota Badan Pengawas Pemiluhan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
Dalam pertemuan itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja meminta dukungan dari Jokowi terkait pembiayaan fasilitas pengawasan pemilihan umum (Pemilu).
"Kami mintakan kepada Bapak Presiden khususnya misalnya mengenai support pembiayaan dan lain-lain, dan sudah dipenuhi pemerintah walaupun ada beberapa hal yang masih kurang. Kekurangan inilah yang kemudian kita mohonkan kembali," ucapnya dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Selain itu, Rahmat juga meminta keamanan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di pulau terluar. Ia berharap bisa mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
"Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah," tuturnya.
Usulan-usulan tersebut, kata Bagja, diterima secara baik oleh Jokowi. Ia menyebut bahwa Jokowi juga berpesan agar Bawaslu bekerja sebaik mungkin pada Pemilu 2024 mendatang.
Presiden Jokowi, lanjutnya, juga menginstruksikan Bawaslu untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum selama pelaksanaan Pemilu 2024 guna mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu.
"Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Bawaslu RI juga turut mengundang Presiden Jokowi untuk hadir sekaligus membuka acara Global on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali, 9 Oktober 2022 mendatang.
GNEJ merupakan sebuah conscious perkumpulan tribunal election di seluruh dunia, di mana Bawaslu kini menjadi Presiden dari Global Network on Electoral Justice.
"Ini acara tahun ini paling besar dan semoga Pak Presiden bisa hadir dan membuka acara tersebut," pungkasnya.