Dendang Petani Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras

PARBOABOA- Angka harga penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Akhirnya diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 15 Maret pekan lalu.

"Yang diminta Pak Presiden segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP. Kemudian satu lagi HET,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, saat menggelar jumpa pers.

Kebijakan HPP untuk gabah dan beras ini dalam konteks perlindungan harga di petani. Juga biar melindungi konsumen agar harga beras tak naik tinggi.

"Pertama penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras ini berarti ada di Perum Bulog. GKP (Gabah Kering Panen) di tingkat petani Rp5.000, di tingkat penggilingan Rp5.100, GKG (Gabah Kering Giling) di penggilingan Rp6.200, di Gudang Bulog Rp6.300," ungkap Arief memerinci.

Sedangkan untuk perhitungan HET, pemerintah menetapkannya berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras Medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras Premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800,” tutur Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memerinci. HPP gabah dan beras serta HET itu digunakan untuk Bulog mengadakan beras cadangan pemerintah.

***
Ketua Kelompok Tani Bengawan, Legino, di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, memandang unik pengumuman Kepala Bapanas atas HET untuk beras dan HPP untuk gabah dan beras. Apalagi soal kebijakan HPP untuk gabah dan beras itu dalam konteks perlindungan harga di petani.

“Misalnya pemerintah (Bulog) beli Rp5.000, nanti kalo swasta bisa Rp5,1 sampai Rp5,2 (Rp5.100-5.200). Harga lebih tinggi swasta,” ungkapnya tanpa tedeng aling-aling kepada Parboaboa, di tengah proses memanen hasil sawahnya sore hari, Sabtu 18 Maret 2023.

Belum lagi menyoal petani menjual gabah ke pemerintah. Menurut Legino, “jalurnya” membuat kerjaan petani kian banyak.

“Tarohlah misalnya pemerintah mau beli gabah sama petani. Beratnya kita kena uang muat, menimbang lagi, itu di luar harga pemerintah. Misalnyalah yang ngambil itu, yang keluarin lagi ongkosnya belum lagi uang minum segala macam ini-itu. Berartikan yang disuruh beli sama petani nombok jadinya,” ungkapnya.

“Tapi kalo dari swasta, diakan punya anggota yang kerja. Digaji sama kilang padi. Sudah pernah dulu, masih harga gabah menurun dulu. Pemerintahkan juga mau dibeli. Malah mahalan swasta daripada pemerintah. Sudah begitu pemerintah istilahnya yang ngambil itu nombok lagi dia. Yakan biaya muat itukan enggak terhitung dari sana (pemerintah), yang nimbang, yang hitung itu minimalnya 6 orang, yang mundak 2 orang, yang nyusun ke mobil atau truk. Satu goni Rp2 ribu,” tambahnya lagi.

Uniknya, sebelum aturan HPP GKP terbaru itu ditetapkan oleh pemerintah. Rata-rata tauke atau pengusaha kilang atau penggilingan padi di Sumatra Utara sudah menerapkan harga lebih tinggi.

Harga menjual GKP ke tauke kilang atau penggilingan padi, Legino tak memungkiri, tidak ada di bawah Rp5.000. Menurutnya, harga pasaran GKP Rp5.000-5.100 per kg.

“Pokoknya di atas lima ribulah. Enggak ada yang di bawah Rp5.000,” ungkap petani memiliki lahan sawah sekitar 3 hektar. Juga mengurus lahan orang lain sekitar 4 hektar itu.

Meski begitu, semua harga gabah tinggi atau rendah kembali lagi kondisi iklim atau cuaca di tiap daerah.

“Semua itu nengok cuaca. Bapak, jujurlah ini cerita yang sebenarnya apa yang ada di lapangan. Ya tergantung iklim, kalau musim hujan menurun karena padinya itu campur sama air. Jadi otomatis persennya itu banyak susut gitu. sekian persen dia kalo basah. Nanti gabahnya harganya beda,” ungkapnya blak-blakan.

Raut bibir Rosti Nainggolan menyembul tersenyum, saat mendengar kabar pemerintah bakal menaikkan HPP untuk harga GKP di tingkat petani Rp5.000 per kg sebelumnya Rp4.200 per kg.

“Ya kalau memang naik senanglah. Saya sangat mendukung kaliitu karena sangat membantu kami para petani ini. Soalnya harga pupuk sekarang mahal kali. Belum lagi harga manjetor (membajak sawah menggunakan mesin) naik lagi. Pokoknya semua mahal, namun hasil ladang padi belum tentu bagus,” ungkap perempuan berusia 58 tahun itu, di areal Persawahaan Bahkora II, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, kepada Parboaboa, Sabtu 18 Maret 2023.

Ladang padi disewanya seluas 5 rantai. Cuma mendapat  24 goni atau karung gabah padi berisi 50 kg. Hasilnya adalah 1.200 kg atau 1 ton 200 kg gabah. Hasil panen harus dikurangi lagi membayar uang sewa sawah seluas 5 rantai kepada tauke alias pemilik lahan.

Rosti menjelaskan, bahwa sebanyak 8 goni kali berisi 50 kg atau sebanyak 400 kg gabah padi. Sisa gabah untuk dijualnya tersisa 800 kg.

“Tapi kalau tauke yang ambil padi dan mau manjetor dan semuanya kami bayar pakai hasil panen 4 goni kali 50 kg ke tauke. Tapi lain lagi, kalau upah karyawan yang menjetor. Kami kasih lagi uang rokoknya, kalau dua orang kami kasih Rp25 ribu per orang. Kami kasih makan lagi nasi bungkus dua kali dalam sehari untuk mereka,” ungkapnya.

Tak muluk-muluk, rasa gembira muncul saat mendengar kabar HPP GKP di tingkat petani Rp5.000 per kg. Rosti saat bertani terdapat 4 lagi saudaranya masing-masing ikut menyewa sawah seluas 5 rantai, di areal Persawahaan Bahkora II, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat.

Bila musim panen tiba setidaknya sebanyak 5 rantai dikalikan tiap masing-masing sawah saudaranya sebanyak 5 orang. Mereka rata-rata menghasilkan 1000-an kg atau 1 ton padi. Total seluas 25 rantai  atau 1 hektar mereka memanen padi sebanyak 5 ton.

“Dibeli Rp5.000 per kg saja sudah syukur kalau memang segitu dibuat dan sudah cukup membantu para petani,” ungkap Rosti Nainggolan polos.

Tak heran, begitu tinggi harapan petani menyoal harga per kg untuk HPP ditetapkan GKP di tingkat petani, GKP di tingkat penggilingan, lalu GKG di penggilingan gudang Bulog.

Sebab, petani sudah mengeluarkan beragam biaya. Semisal untuk biaya pupuk, racun, dan operasional cukup besar. Biaya tersebut terhitung mulai menanam sampai memanen padi.

“Dari mulai tanam hingga panen berharap harga layak gabah panen Rp6.000 per kilogram,” ungkap Wak Legino menaungi 60 orang di Kelompok Tani Bengawan dengan luas lahan sawah 35 hektar.

***

Gunawan Benjamin pengamat ekonomi di Sumatra Utara sekaligus Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumatra Utara. Kepada Parboaboa Gunawan Benjamin menyampaikan pandangannya menyoal penyesuaian HET untuk beras dan HPP untuk gabah dan beras dalam konteks perlindungan harga di petani.

“Bagi petani Sumatra Utara, penetapan harga beras zona II yang ditetapkan sebesar Rp11.500 untuk HET beras Medium, dan Rp14.400 untuk yang Premium. Petani pada dasarnya tidak diuntungkan,” ungkapnya, Jumat 24 Maret 2023.

Ia meneruskan, khususnya untuk jenis beras Medium. Sebab harga beras Medium di Kota Medan itu rata-rata berkisar Rp12.000 hingga Rp12.500 per kg. Dan untuk harga beras Medium di Sumut itu berkisar Rp12.600 hingga Rp12.950 per kg.

Sehingga harga beras Medium sendiri di pasaran sudah lebih mahal dari HET yang ditetapkan Bapanas. Dan harga di pasaran yang lebih mahal dari Bapanas selama ini juga sepertinya menjadi hal yang lumrah.

Namun, jika pemerintah memiliki upaya untuk mengintervensi harga beras medium. Maka, dibutuhkan upaya yang besar untuk menekannya.

“Karena Bulog sebelumnya melakukan intervensi dengan harga kualitas bawah. Namun dengan kualitas beras yang medium ke atas? Jadi intervensi yang dilakukan oleh Bulog di sejumlah pasar di Kota Medan, selalu memberikan dampak penurunan pada harga beras kualitas bawah,” ucap Gunawan Benjamin.

“Sekalipun beras yang dijadikan intervensi Bulog itu kualitasnya ada di Medium ke atas. Saya menilai strategi untuk menekan harga beras Medium agar menyesuaikan HET perlu diubah,” tambahnya lagi.

Gunawan Benjamin menjelaskan, bahwa masalah petani (Lihat: Wawancara Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut) selama ini dinilai menghambat pemulihan daya beli adalah masalah HPP. Belakangan HPP untuk GKP sudah dinaikkan menjadi Rp5.100 di tingkat penggilingan. Sementara itu, untuk GKG Rp6.200 di penggilingan gudang Bulog.

“Memang membaik dan tentunya bisa memperbaiki daya beli petani. Namun apakah kenaikan harga tersebut sudah mampu memperbaiki daya beli petani? Maka kita tunggu saja rilis data BPS terkait Nilai Tukar Petani (NTP). Khususnya petani tanam pangan,” jelasnya.

Sebab untuk petani tanaman pangan di wilayah Sumut. NTP ada di bawah seratus yang berarti daya beli petani masih lebih rendah dibandingkan tahun dasarnya.

“Dan kenapa harus menggunakan NTP sebagai tolak ukur? Karena dalam NTP tersebut gambarannya sangat jelas baik dari sisi pendapatan dan dari sisi pengeluaran petani. Sehingga lebih mencerminkan kondisi ril di lapangan terkait daya beli petani khususnya petani tanaman pangan secara menyeluruh,” jelasnya.

“Jika nantinya NTP bulan Maret ternyata masih juga di bawah 100. Maka bisa disimpulkan bahwa kenaikan HPP gabah belum mampu memulihkan daya beli petani khususnya petani di Sumatra Utara,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, memandang penyesuaian HET untuk beras dan HPP untuk gabah dan beras belum sesuai diusulkan oleh SPI.

Selain itu harga ditetapkan pemerintah GKP di tingkat petani Rp5.000. Sedangkan di tingkat penggilingan Rp5.100. Harga usulan SPI (Lihat: Wawancara Ketua Umum SPI) lebih tinggi dibandingkan angka pemerintah.

“Jadi menurut saya harga yang katanya untuk melindungi petani, yang HPP itu masih belum sesuai dengan yang kita usulkan. Karena yang kita usulkan itu seharga Rp5.600. Karena biaya produksi kita juga sudah Rp5.050,” ungkapnya kepada Parboaboa melalui telepon seluler, Sabtu 26 Maret 2023.

Henry Saragih menegaskan, tidak menyetujui penyesuaian HET untuk beras dan HPP untuk gabah dan beras.

“Ya tidak setuju, jadi bukan hanya sekedar kurang. Saya tidak setuju, HET nya terlampau tinggi. Jarak antara gabah itu dibeli dengan beras dijual itu terlampau tinggi sekali jaraknya. Sampai katakanlah yang tertinggi itu bedanya itu Rp7.950 itu terlampau tinggi sekali,” ungkap pria 58 tahun asal Deli Serdang itu.

“Sejak tahun 2020 sampai sekarang naik sekali biaya produksi, terutama pupuk. kemudian dari segi perlindungan konsumen HET itu menurut saya terlampau tinggi sekali. Karena harusnya kalau harga gabah seperti usulan kita Rp5.600 harga beras itu cuma sekitar Rp10.000 dan paling mahal Rp12.000,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut saat Parboaboa meminta konfirmasi kepada Kepala Bulog, Budi Waseso, menyoal HPP gabah dan beras di gudang Bulog dalam mengadakan beras cadangan pemerintah, pada Sabtu 25 Maret 2023.

Sayangnya Buwas sapaan akrab Budi Waseso tidak merespon telepon wartawan Parboaboa. Bahkan saat meminta asisten pribadi Kepala Bulog itu untuk keinginan Parboaboa. mewawancarai Buwas. Sang asisten pribadi Buwas menyatakan masih diupayakan.

Reporter: Dinez Lubis,  Wati Sihombing, Apri Siagian, dan Reka Kajaksana