Melihat Pelaksanaan Halalbihalal di Kantor Pemerintahan: Ditunda Hingga Ditiadakan!

PARBOABOA, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Ad Interim, Mahfud MD telah mengumumkan mekanisme pelaksanaan halalbihalal 2023 di kantor pemerintahan.

Dalam pengumumannya, Mahfud meminta agar kegiatan halalbihalal di lingkungan pemerintahan, termasuk Kantor Kementerian/Lembaga Non-Kementerian/BUMN/TNI/POLRI, ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Hal ini sesuai dengan Surat Menteri PANRB No. B/480/M.KT.01/2023 yang ditandatangani oleh Mahfud pada tanggal 24 April 2023.

Mahfud menekankan, kegiatan halalbihalal di lingkungan pemerintahan hanya bisa dilaksanakan setelah tanggal 2 Mei 2023.

"Halalbihalal bisa diadakan setelah 2 Mei 2023. Pekan pertama usai cuti bersama diharapkan instansi pemerintah langsung fokus menyelenggarakan pelayanan publik," tutur Mahfud dikutip dari siaran pers Kemenpan RB, Selasa (25/4/2023).

Halahbihalal Ditiadakan

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada kegiatan halalbihalal bagi pegawai di lingkungan kementeriannya.

"Tak ada halalbihalal di BUMN. Alhamdulillah, libur sebentar lagi usai. Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN tidak melaksanakan halalbihalal di lingkungan kementerian," tuturnya melalui akun instagram resminya, @erickthohir, Senin (24/4/2023).

Selain itu, Erick juga memerintahkan agar semua BUMN tidak menggelar kegiatan halalbihalal dan segera fokus pada rencana rekrutmen BUMN serta pembuatan pasar murah secara bersama.

Terakhir, ia berpesan bagi pegawai yang akan kembali ke Jakarta, agar mengikuti anjuran pemerintah, yakni menunda balik setelah 26 April 2023 supaya mengurangi kemacetan saat arus balik.

"Hati-hati di jalan, istirahat bila lelah. BUMN juga membuka layanan di rest area sepanjang jalur tol," tutupnya.