Jelang Pemilu 2024, MUI Larang Politik Praktis di Masjid

PARBOABOA, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis memberikan larangan kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis di rumah ibadah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dari awal MUI mengeluarkan putusan dan himbauan juga edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan politik praktis di rumah ibadah," kata Cholil di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (02/02/2023).

Oleh karena itu, guna menghindari hal-hal yang berhubungan dengan politik praktis di masjid, pihak MUI mensosialisasikan kepada para pengurus rumah ibadah agar tidak mengundang penceramah yang berkaitan dengan pemilu dan semacamnya.

"Kami di komisi dakwah sudah sosialisasi ke takmir masjid, karena mereka ceramah harus mengundang takmir masjid. Kami mensosialisasikan agar tidak mengundang orang yang punya interest politik praktis untuk berceramah," ungkapnya.

Selain memberikan sosialisasi, pihak MUI juga meminta kepada pengurus masjid untuk memberikan rambu-rambu atau pemberitahuan terkait larangan kegiatan kampanye di tempat ibadah.

"Hendaklah diberi rambu-rambu di masjid itu tidak boleh melakukan kampanye tapi apakah boleh bicara soal politik? Boleh, tapi politik keadaban. Membangun bangsa yang baik tapi jangan sampai pilih itu, apalagi caleg itu yang begini," tuturnya.

Sementara itu, jika masjid tetap dijadikan untuk tempat kampanye, Cholil meminta agar pengurus masjid melakukan tindakan yang terukur dan sopan santun sehingga tak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

"Tapi intinya kita berharap, kita menghimbau, kita melakukan tindakan yang nyata agar tidak terjadi politik praktis kampanye di tempat ibadah, di luar masjid silahkan," pungkasnya.