PARBOABOA, Jakarta - Nasib proyek IKN di ujung tanduk. Rencana pemerintah untuk memulai berkantor dari ibu kota negara baru kini terhapus dari catatan prioritas presiden.
Baru-baru ini, Presiden Jokowi membatalkan rencananya untuk berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli ini karena ketidaksiapan fasilitas dasar.
Presiden Indonesia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota akan dilakukan ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih, sudah siap.
"Apakah airnya sudah siap? Apakah listriknya sudah siap? Apakah tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita pindah," kata Jokowi di Jakarta, Senin (8/07/2024).
Jokowi mengklaim bahwa ia menerima laporan rutin dari Kementerian PUPR mengenai progres pembangunan IKN.
Namun, hingga saat ini, kesiapan fasilitas dasar tersebut masih belum rampung.
Di sisi lain, Jokowi juga belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN akan diterbitkan.
Ia hanya menyebutkan bahwa Keppres mungkin saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79.
Namun, Jokowi tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan tersebut baru akan terbit setelah presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dilantik pada Oktober mendatang.
Dia menegaskan bahwa tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum siap.
"Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," katanya.
Kepastian dari PUPR
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pembangunan Istana Presiden dan sejumlah gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tuntas pada Juli 2024.
Menteri Basuki menambahkan, Istana, Kantor Presiden, kantor-kantor Menko, rumah jabatan menteri, rumah ASN 12 tower, “insyaAllah akan kita selesaikan pada Juli," jelasnya di Yogyakarta, Jumat lalu.
Menurutnya, progres pembangunan Istana Presiden dan gedung-gedung pemerintahan, termasuk rumah ASN dalam bentuk tower, hingga saat ini telah mencapai 82 persen.
Ia menambahkan, nanti 20 Juli, semua akan kelihatan hasilnya. Sekarang lagi penyelesaian 82 persen.
Sementara itu, Basuki menyebutkan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan setelah Agustus 2024.
Prosesnya kata dia, secara bertahap, karena pada Agustus nanti fasilitasnya akan digunakan untuk Upacara Kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, pemindahan akan dilakukan bertahap karena disesuai dengan kesiapan infrastruktur.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pelaksanaan Upacara HUT Ke-79 RI akan digelar di IKN dan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Muhadjir menyatakan bahwa upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, dengan didampingi oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Sedangkan Upacara HUT Ke-79 RI di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan didampingi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, Jokowi menyatakan bahwa alasan upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 diadakan di dua lokasi adalah karena saat ini masih dalam masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN.
Jokowi menambahkan, jika sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, maka upacara 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan di IKN.
Beban IKN terhadap APBN
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Esther berpendapat bahwa meskipun program lain seperti penyediaan makanan bergizi gratis juga dapat menjadi beban, program tersebut dianggap lebih bermanfaat.
“Kalau diminta memilih makan siang gratis atau IKN, saya pilih makan siang gratis,” katanya di Jakarta Rabu, (10/07/ 2024).
Program usulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat setidaknya meningkatkan konsumsi masyarakat.
Selain itu, program ini berpotensi mendorong peningkatan nilai Produk Domestik Bruto atau pertumbuhan ekonomi.
Hasil analisis Tim Big Data INDEF menyatakan 78 persen warganet menganggap IKN membebani APBN.
Alasannya, realisasi investasi swasta saat ini masih seret.
Ia mengatakan janji awal pemerintah menyebutkan ibu kota baru akan menelan anggaran sekitar Rp 466 triliun dan dari kas negara hanya sekitar 20 persen.
Namun, kas negara yang digunakan berpotensi membengkak.
Pada bulan lalu, Otorita IKN mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa selama tiga tahun belakangan alokasi APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah mencapai Rp 72,5 triliun.
Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 40 triliun untuk Infrastruktur Komunikasi dan Teknologi (IKN).
Ia berharap IKN sudah dapat digunakan untuk upacara peringatan ulang tahun RI pada 17 Agustus mendatang.
Editor: Norben Syukur
