Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Taufik Basari (Tobas). (Foto: dpr.go.id/Jaka)

Komisi III DPR: Pemerintah Tunda Rapat Pembahasan RKUHP

Maharani | Nasional | 20-11-2022

PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menunda rapat lanjutan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 21-22 November 2022 mendatang.

Pembatalan rapat ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Nasdem, Taufik Basari (Tobas).

Ia mengatakan pembatalan ini dilakukan atas permintaan pihak pemerintah. Namun, untuk lebih lanjut Tobas tidak menjelaskan apa alasan dari pembatalan rapat tersebut.

“Rapat pembahasan RKUHP 21-22 November ditunda. Penundaan dari pemerintah. Soal alasannya sebaiknya dikonfirmasi ke pemerintah,” kata Tobas kepada wartawan, Minggu (20/11/2022).

Tobas berharap, penundaan ini dilakukan untuk mengkaji kembali masukan yang disampaikan oleh DPR maupun dari masyarakat yang belum terakomodir.

“Saya berharap penundaan ini dalam rangka untuk mengkaji kembali masukan-masukan baik yang disampaikan DPR maupun masyarakat untuk menyempurnakan draf RKUHP dan memastikan tidak ada pasal yang berpotensi bermasalah kedepannya,” ujar Tobas.

Kemudian, Tobas menjelaskan bahwa saat ini masih ada sejumlah isu krusial dalam rapat bersama pemerintah pada 3 November dan 9 November 2022 lalu, yang harus dikaji baik oleh pemerintah maupun DPR.

Diantaranya pasal mengenai living law alias hukum adat, kebiasaan demokrasi dan berpendapat, publikasi persidangan, pidana lingkungan hidup, narkotika, hingga kohabitasi.

Tobas juga mengingatkan proses legislasi merupakan proses politik. Sehingga, harus ada proses pertarungan gagasan dan penghormatan atas keputusan yang nantinya diambil, baik secara musyawarah maupun voting.

Ia menekankan Fraksi NasDem akan tetap menghendaki RKUHP menyerap masukan yang sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan.

“Karena itu Fraksi Partai NasDem terus melakukan lobi dan meyakinkan fraksi lainnya serta tim pemerintah agar RKUHP terus disempurnakan RKUHP,” ucap Tobas.

Tag : #pemerintah    #penundaan rapat    #nasional    #rkuhp    #komisi III dpr    #fraksi nasdem    #dpr ri   

Baca Juga