Menteri PUPR: Semua Pekerjaan Infrastruktur Sudah Diselesaikan pada Semester I 2024

Anna Aritonang | Nasional | 31-10-2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rakorbangwil Program 2024 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (31/10/2022) (Foto: KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

PARBOABOA, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Basuki Hadimuljono mengulas kembali arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal pekerjaan pembangunan infrastruktur agar dapat diselesaikan pada semester I di tahun 2024 mendatang.

“Kita pada 2023-2024, dua tahun terakhir Kabinet Maju, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden Jokowi yang tadi diterjemahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester I 2024,” kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2022 di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Ia mengatakan, arahan presiden tersebut sekaligus menjadi pegangan bagi PUPR dalam menyusun kriteria program 2023 dan 2024 secara lebih selektif. Apalagi, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022, Kementerian PUPR juga memperoleh penugasan khusus dari presiden untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 -2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa Rakorbangwil kali ini membahas mengenai perencanaan dan pemrograman yang akan dikerjakan PUPR selama dua tahun ke depan atau 2023-2024.

Baik perencanaan maupun pemrograman memiliki pengertian yang berbeda. Menurutnya, perencanaan merupakan rencana yang akan dikerjakan PUPR, sedangkan pemrograman adalah rencana kerja plus anggaran.

“Ini adalah salah satu siklus kapan kita pra, lalu koordinasi di tingkat regional, dan musyawarah rembuk pengembangan nasional (Musrembangnas). Jadi kita menyiapkan perencanaan program untuk 2023-2024 lebih dini,” jelasnya.

“Jadi enggak ada lagi nanti pada tahun 2023-2024 alasan tidak ada anggaran. Bagi PUPR, bagi saya, enggak ada anggaran itu karena tidak diprogramkan dengan baik, prioritasisasinya kurang tajam,” sambungnya.

Tag : #menteri pupr    #basuki hadimuljono    #nasional    #psn dan non psn    #presiden joko widodo    #jokowi    #pembangunan infrastruktur   

Baca Juga