Pembangunan dan Perbaikan Jalan Tak Serta Merta Sejahterakan Masyarakat, Pengamat Transportasi: Sediakan Juga Angkutan Umum

PARBOABOA, Jakarta - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menilai pembangunan dan perbaikan jalan belum serta merta mensejahterakan masyarakat.

Menurutnya, harus disertai dengan penyediaan fasilitas angkutan umum yang layak.

"Fasilitas umum yang sekaligus dapat mengangkut penumpang dan barang. Jika tidak, yang muncul adalah pengumpul yang bisa menentukan harga beli barang serendah mungkin," katanya kepada Parboaboa, Rabu (24/5/2023).

Djoko yang juga Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini menilai, jika muncul banyak pengumpul, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pendalaman dengan transportasi minim, maka masyarakat akan semakin tak sejahtera.

Salah satu contoh, lanjut Djoko, ketika akses jalan ditingkatkan dapat mengungkit pertanian daerah, tapi belum tentu dapat mensejahterakan petani secara individu.

"Lantaran harga masih ditentukan oleh para pengumpul yang berada di desa. Alangkah lebih baik jika pemerintah juga menyediakan fasilitas angkutan umum yang dapat membawa orang dan barang," katanya.

Angkutan tersebut, kata dia, bisa dikelola Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES), di mana petani dapat membawa hasilnya sendiri tanpa tergantung pada pengumpul.

"Sehingga petani juga diuntungkan. Ada pembagian keuntungan dari kelebihan ongkos membawa hasil panen ke pasar di kota terdekat. Jika petani sejahtera, tentunya akan banyak kaum milenial yang berminat menjadi petani," ungkapnya.

Apalagi saat ini, tidak banyak anak petani mau meneruskan usaha orang tuanya sebagai petani, lantaran tahu sebagai petani tidak menjadikan hidup lebih sejahtera.

"Belum bisa menggoda kaum milenial menjadi petani," tambahnya.

Selain angkutan umum itu, konsep angkutan bus perintis juga dapat membangun keterhubungan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok Nusantara yang sasarannya daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan pendalaman)

"Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, khususnya di wilayah timur Indonesia. Kriteria daerah tertinggal dilihat dari aspek perekonomian masyarakat, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah," jelasnya.

Jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2023 diselenggarakan untuk 327 trayek dengan 597 kendaraan. Trayek tersebut tersebar di Pulau Sumatra 53 trayek dan 121 kendaraan, Pulau Jawa 34 trayek dan 66 kendaraan.

"Sementara Pulau Kalimantan 34 trayek dan 64 kendaraan, Pulau Sulawesi 46 trayek dan 103 kendaraan, Pulau Papua 79 trayek dan 102 kendaraan, Bali dan Nusa Tenggara 50 trayek dan 98 kendaraan, dan Kepulauan Maluku dan Maluku 32 trayek dan 43 kendaraan," ujarnya.

Menurutnya, total pagu anggaran 2023 sebesar Rp177.421.801.000 untuk 327 trayek dan dioperasikan 597 kendaraan.

Jika dibandingkan dengan subsidi KRL Jabodetabek Rp1,6 triliun, anggaran bus perintis hanya sepersepuluhnya.

"Belum lagi jaringan jalan yang dilayani bukannya jalan yang mulus. Tidak sedikit menyeberangi sungai dan jalan rusak. Sejumlah jalan rusak itu wewenang dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya, yakni jalan provinsi dan jalan kabupaten," ungkapnya.

Selain itu, jumlah trayek paling sedikit ada di Provinsi Jawa Tengah 1 trayek dan jumlah trayek terbanyak di Provinsi Papua 38 trayek. Sementara panjang jalan yang dilayani 33.969 kilometer.

"Panjang jalan yang rusak 4.478 kilometer (13,18 persen). Tidak ada jalan rusak berada di Provinsi Maluku Utara. Jalan rusak terpanjang berada (1.049 km) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Ada dua trayek Bus Perintis yang melayani Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu Jayapura – PLBN Skouw dan Merauke – PLBN Sota (Provinsi Papua)," terangnya.

Trayek terpanjang adalah Ambon–Tutuktolu di Provinsi Maluku sepanjang 596 kilometer dengan lama perjalanan sekitar 36 jam. Sedangkan rute terpendek berada di rute Sofifi–Kantor Gubernur di Provinsi Maluku Utara sepanjang 10 kilometer dengan lama perjalanan 25 menit.

"Pengadaan kendaraan transportasi umum hendaknya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah. Tidak perlu semua armada bus diberikan pendingin. Kendaraan dirancang dapat mengangkut penumpang dan barang," ungkapnya.

Djoko menambahkan, jalan rusak disebabkan tiga hal yaitu konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dilewati kendaraan truk yang berlebihan dimensi serta mengangkut muatan lebih.

"Dan tidak sempurnanya pembangunan drainase," imbuh dia.