parboaboa

Perilaku Oknum Pejabat DJP Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Maesa | Nasional | 09-03-2023

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati dalam pernyataan resminya pada Kamis (09/03/2023) di Jakarta menilai bahwa tindakan oknum Ditjen Pajak telah melukai masyarakat. (Foto: Dok. DPR)

PARBOABOA, Jakarta - Wakil Ketua BAKN DPR RI, Anis Byarwati menilai perilaku oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melukai rasa keadilan masyarakat ditengah situasi sulitnya ekonomi saat ini.

Selain itu, ia menyayangkan aksi pamer kemewahan, termasuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh keluarga oknum DJP sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

"Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (09/03/2023).

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Menurutnya, sudah seharusnya sebagai seorang pejabat publik menyadari, ruang publiknya makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil.

"Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” ucapnya.

Anies kemudian mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak. Ia juga menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun.

Hal itu, lanjutnya, menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh.

“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah pelat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN. Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi menggerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik," tuturnya.

"Seharusnya, Kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal menyeluruh kepada seluruh anggotanya,” tandasnya.

Editor : Maesa

Tag : #ditjen pajak    #dpr    #nasional    #rafael alun trisambodo    #hidup mewah    #hedonisme    #anak rafael    #lhkpn   

BACA JUGA

BERITA TERBARU