Presiden Jokowi Beri Waktu 2 Tahun Lagi untuk Setop Impor Aspal

PARBOABOA, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu dua tahun lagi untuk setop impor aspal. Hal itu dilakukan karena cadangan aspal di Buton, Sulawesi Tenggara melimpah hingga 662 juta ton.

"Sehingga yang terjadi 95 persen aspal kita impor. Padahal, punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar. Saya sampaikan, dua tahun lagi saya beri waktu setop impor aspal," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/10/2022).

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan aspal di Buton dulunya pernah sempat diolah, akan tetapi operasi terhenti dikarenakan aspal impor dinilai lebih murah.

Setelah impor diberhentikan, Presiden Jokowi menegaskan maka seluruh aspal harus berasal dari Buton. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menawarkan kesempatan untuk berinvestasi di Buton.

"Ini kesempatan bapak ibu kalau mau investasi, bangun industri aspal Buton. Pasarnya sudah ada di dalam negeri," katanya.

Disamping itu, Presiden Jokowi mengatakan ke depannya tidak hanya impor aspal yang diberhentikan tetapi juga timah, tembaga, dan bauksit.

"Setelah nikel setop (ekspor), setop aspal, setop bauksit, setop timah, setop tembaga karena pajak royalti dividen masuk ke dalam negeri, tidak yang menikmati orang luar," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melarang ekspor bahan mentah, itu dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

Dengan kata lain, negara akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat jika melarang ekspor bahan mentah.

Adapun jika bahan mentah diolah di dalam negeri, maka ada nilai tambah ketimbang hanya mengekspor saat masih mentah. Imbasnya, harga jualnya lebih tinggi.

"Kalau setop, setop tidak ada lagi ekspor bahan mentah, kalau dilakukan 2023-2024 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa naik tiga kali lipat pada 2030," kata Presiden Jokowi dalam acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (22/12/2021).

Apabila PDB melonjak, otomatis pendapatan per kapita masyarakat Indonesia akan ikut meningkat. Presiden Jokowi memproyeksi pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa mencapai US$11 ribu-US$15 ribu pada 2030 mendatang.

"Ada yang hitung sampai US$20 ribu-US$21 ribu, kami hitungnya itu saja, kalau hitungan seperti ini pesimis saja. Kalau loncat ke US$20 ribu ya alhamdulillah," paparnya.