Sepakat Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Golkar: Pertemuan 8 Parpol akan Dilanjutkan Secara Berkala

Delapan partai politik (parpol) yang menolak sistem proporsional tertutup melakukan pertemuan hari ini di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (08/01/2023). (Foto: Twitter/AgusYudhoyono)

PARBOABOA, Jakarta – Delapan elite partai politik (parpol) menyatakan sikap menolak dengan tegas wacana perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Dalam pernyataan pers-nya, ia mengatakan bahwa pertemuan delapan parpol ini akan dilanjutkan secara berkala guna mengawal sikap parpol.

“Pada siang hari ini, kita delapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,” kata Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan 8 elit parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (08/01/2023).

Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil dari kesepakatan delapan parpol yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama, 8 parpol menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

“Sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” tutur Airlangga.

Kedua, delapan parpol sepakat bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI-2008 pada tanggal 23 Desember 2008.

“Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,” paparnya.

“Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Keempat, lanjut Airlangga, delapan parpol mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

"Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi," pungkasnya.

Adapun yang hadir dalam pertemuan ini adalah, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan untuk Ketua Umum Partai NasDem yakni Surya Paloh berhalangan hadir namun diwakilkan oleh Sekretaris Jenderalnya (Sekjen) Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umumnya Ahmad Ali. Serupa dengan NasDem, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga tak hadir dalam pertemuan ini, dan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umumnya Amir Uskara.

Sementara itu, untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra lainnya tak hadir hari ini, akan tetapi, Airlangga menyebut, partai kepala burung garuda itu sepakat dengan kesepakatan 7 parpol yang hadir.

Editor: -
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS