Buwas Sebut 178 Ribu Ton Beras Impor Sudah Masuk Gudang Bulog

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebutkan 178 ribu ton beras impor sudah masuk ke gudang-gudang Bulog.Beras impor tersebut masih bagian dari kloter pertama sebanyak 200 ribu ton yang didatangkan dari  negara Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan (Foto Perum BULOG)

PARBOABOA, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebutkan 178 ribu ton beras impor sudah masuk ke gudang-gudang Bulog. Beras impor tersebut masih bagian dari kloter pertama sebanyak 200 ribu ton yang didatangkan dari  negara Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

"Sisanya masih belum bongkar di pelabuhan dan dalam perjalanan (menuju Indonesia)," ujar Buwas, sapaan akrabnya di Jakarta, pada Rabu (18/01/2023).

Buwas mamaparkan, adapun impor beras kloter kedua sebanyak 300 ribu seluruhnya dalam sudah dalam perjalanan. Tapi, diprediksikan akan tiba  Indonesia pada Februari mendatang. Ia juga memastikan impor akan selesai pada bulan depan.

“Kita usahakan 14-16 Februari harus selesai kita nggak mau juga masa panen justru mengganggu, Februari 500.000 itu selesai,” tuturnya

Diketahui hingga saat ini, total cadangan beras yang dikuasai Bulog sebesar 742,6 ribu ton.Total cadangan beras tersebut sudah termasuk 500 ribu ton beras impor yang masih dalam proses perjalanan maupun telah tiba di gudang Bulog.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera menghabiskan beras impor yang telah masuk untuk operasi beras.

Pasalnya, harga beras hingga saat ini tercatat masih mengalami kenaikan hingga Rp1.000 per kg dari harga eceran tertinggi.“Beraas impor habiskan untuk operasi pasar,” jelas Zulkifli.

Adapun, harga jual beras dari Bulog dipatok seharga Rp8.200 per kg atau Rp.9.450 per kg apabila menjual langsung kepada konsumen. Setelah itu, beras yang disiapkan Bulog untuk operasi pasar menggunakan jenis medium yang kini mengalami kenaikan harga hingga Rp11 ribu per kg.

Selanjutnya, menjelang masuknya bulan Ramadan, Zulhas turut mengingat kepala daerah untuk ikut mengendalikan inflasi pangan. Hanya dengan menggunakan APBD. “Optimalisasi juga BUMD untuk menjaga pasokan bahan pokok,” pungkasnya.

Editor: -
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS