82 persen kursi di DPR saat ini diisi oleh koalisi pemerintah.

Akademisi: di DPR perlu ada Oposisi untuk munculkan alternatif kebijakan

Maraden | Politik | 15-12-2021

PARBOABOA, Jakarta – Dalam sebuah parlemen diperlukan pihak yang menjadi oposisi demi menyuarakan alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh eksekutor yaitu pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh akademisi dari Departemen Ilmu Politik- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Valina Singka Subekti ketika menyampaikan paparan dalam webinar bertajuk “Kilas Balik Politik Indonesia 2021: Tantangan bagi Penguatan Demokrasi, Keamanan, Diplomasi, Identitas, dan Ekonomi Politik” yang diinisiasi Pusat Riset Politik BRIN.

Ia mengatakan bahwa pihak oposisi memiliki peran penting di DPR untuk mengajukan berbagai usulan dalam pengambilan kebijakan di parlemen. Menurut dia, negara yang tanpa oposisi akan menyebabkan kontrol yang cenderung minim. Hal itu karena kreativitas anggota DPR untuk mengajukan usulan alternatif terhambat pada arus utama saja.

“Ketiadaan oposisi yang kuat di DPR berdampak pada minimnya kontrol, tersumbatnya kreativitas anggota DPR untuk mengajukan usulan alternatif kebijakan untuk memajukan Indonesia dan yang pro pada kepentingan rakyat,” kata Valina dalam tayangannya yang dikutip Rabu, (15/12/2021).

Valina menambahkan, partai oposisi akan cenderung memiliki berbagai usulan kebijakan yang lebih kritis khususnya ketika pembentukan undang-undang di DPR.

Berbagai pandangan kritis dari pihak oposisi tersebut dapat merangsang pandangan lain dalam menyikapi suatu isu dan melahirkan pilihan lain dalam memfasilitasi kepentingan rakyat secara lebih luas, dan juga mengantisipasi berbagai permasalahan lain yang kemungkinan dapat muncul ke depannya.

Situasi parlemen saat ini, menurut Valina cenderung dapat melemahkan fungsi kontrol politik DPR dan melemahkan sistem checks and balances. Sehingga dapat berdampak pada lahirnya regulasi yang kurang aspiratif.

Hal itu menurut Valina dikarenakan saat ini koalisi pemerintah mendominasi parlemen, yakni sekitar 82 persen dari total keseluruhan anggota DPR.

“82 persen kursi di parlemen saat ini adalah bagian koalisi pemerintah. Partai Gerindra yang awalnya adalah oposisi pasca-Pemilu 2019, bergabung dalam barisan partai pemerintah. Sementara Partai Demokrat dan PKS yang masih konsisten sebagai oposisi,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia berharap agar ada ruang oposisi yang lebih efektif. Salah satu caranya adalah dengan membangun sinergi kekuatan masyarakat sipil untuk bersama membangun literasi politik dalam rangka meningkatkan kapasitas kontrol publik.

Dalam hal kontrol publik, masyarakat sipil akan menjadi pihak yang akan mengemban peran sebagai kekuatan penyeimbang. Artinya rakyat akan menjadi lokomotif perubahan, agar kelembagaan formal politik bekerja dalam kerangka checks and balances.

Tag : #dewan perwakilan rakyat    #parlemen    #oposisi    #koalisi    #dpr ri    #politik   

Baca Juga