KBRI Himbau WNI Tinggalkan Afghanistan Usai Taliban Kuasai 85 Persen Afganistan

maraden | Internasional | 10-07-2021

Kelompok Bersenjata "Taliban"

Kabul, Afganistan. Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul, Afganistan menghimbau kepada semua warga negara Republik Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan untuk segera meninggalkan negara itu. Himbauan tersebut dikeluarkan beberapa saat usai Taliban menyatakan telah menguasai 85 persen wilayah Afghanistan.

KBRI Kabul juga mengingatkan kepada seluruh WNI untuk waspada dan bersiap dievakuasi mendadak sebab situasi di negara itu semakin berbahaya dan tidak terprediksi. Himbauan KBRI melaui Akun Resmi KBRI Kabul menyatakan bahwa situasi Kabul saat ini tidak kondusif, artinya bahaya bisa saja datang kapan saja.

"Menyikapi situasi keamanan yang saat ini kurang kondusif di Afghanistan, KBRI Kabul mengimbau kepada seluruh WNI yang saat ini masih berada di Afghanistan untuk segera meninggalkan negara akreditasi," sebut keterangan KBRI Kabul lewat instagram resminya.

KBRI Kabul juga menghimbau para WNI di Afghanistan mempersiapkan tas evakuasi, ini dimaksudkan agar jika sewaktu-waktu bahaya terjadi dapat segera dievakuasi.

"Adapun terkait adanya ancaman yang dapat terjadi setiap waktu, kami mengimbau kepada WNI untuk menyiapkan evacuation bag (tas evakuasi) yang terdiri dari dokumen berharga, pakaian dan obat-obatan pribadi serta sejumlah uang tunai," Tulis KBRI Kabul dalam caption Instagramnya.

Seperti diketahui kelompok Taliban mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah merebut 85 persen wilayah Afganistan pada Juma(9/7) kemarin. Juru bicara dan negosiator Taliban, Shabudddin Delawar mengatakan wilayah-wilayah yang mereka kuasai mencakup 250 dari keseluruhan distrik di Afganistan.

Pertempuran antara militer Afghanistan dan Taliban masih terus terjadi, khususnya di perbatasan dengan beberapa negara seperti Tajikistan dan Iran. Klaim Taliban yang menyatakan telah menguasai 85 persen Afganistan itu ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Afghanistan meskipun beberapa pejabat Pemerintahan membenarkan klaim tersebut.