Sediakan Safe House, Menlu RI Pastikan Keselamatan WNI Imbas Perang Saudara di Sudan

PARBOABOA, Jakarta – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengonfirmasi bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak dalam konflik perang saudara di Sudan telah dievakuasi dan berada dalam keadaan aman.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Teuku Faizasyah mengatakan, para WNI di kumpulkan di dalam gedung Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Sudan di Khartoum yang telah diubah menjadi safe house.

Kendati demikian, belum diketahui jumlah pasti warga Indonesia yang telah berada di gedung KBRI. Sementara bedasarkam data Kemlu RI, terdapat 1.209 WNI yang tinggal di Khartoum.

“KBRI sudah disiapkan sebagai safe house. Namun, belum ada info berapa yang sudah dipindahkan, karena pergerakan masih sulit selama masih terjadi kontak senjata,” ujarnya saat dihubungi Parboaboa, Selasa (18/4/2023).

Berdasarkan laporan CNNIndonesia.com, salah satu WNI yang menempuh studi di University of International Arica (UIA) terkena peluru nyasar yang menerjang kamp pengungsian mahasiswa RI. Kamp tersebut terletak di selatan Khartoum.

Kendati demikian, Teuku mengatakan bahwa mahasiswa tersebut hanya terkena goresan dan dipastikan selamat.

“Betul, ada peluru nyasar. Namun, WNI tersebut hanya tergores dan selamat,” imbuhnya.

Sementara itu, pertempuran antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan dilaporkan telah menewaskan 185 orang dan melukai 1.800 lainnya.

Utusan PBB untuk Sudan, Volker Perthes mengatakan, kedua pihak awalnya menyetujui gencatan senjata kemanusiaan selama tiga jam.

Namun, keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk melakukan negosiasi, sehingga pertempuran terus berlanjut bahkan setelah itu.

"Kedua pihak yang bertikai tidak memberikan kesan bahwa mereka menginginkan mediasi untuk perdamaian segera," ujar Perthes melalui tautan video dari Khartoum.

Pertempuran di Khartoum dan kota kembar Omdurman dan Bahri yang bersebelahan merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade dan dinilai berisiko memecah Sudan menjadi dua faksi militer yang telah berbagi kekuasaan selama transisi politik yang sulit.