Pejabat Ditjen Ditahan KPK Terkait Kasus Suap Perpajakan

PARBOABOA, Jakarta – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan penahanan kepada Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak tahun 2016-2017.

Upaya paksa tersebut dilakukan penyidik setelah merampungkan pemeriksaan terhadap Dadan.

"Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik untuk 20 hari pertama," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (13/8).

Dadan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2021 dan ditahan hari ini, Jumat (13/8) sampai dengan 1 September 2021 di Rutan KPK Kavling C1.

"Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri sebagai pemenuhan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK," kata Ghufron.

Lembaga antirasuah sudah menetapkan total enam tersangka, termasuk Dadan dan yang lainnya adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji.

Kemudian Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Agus Susetyo selaku konsultan pajak, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak.

Dadan dan Angin diduga sebagai penerima suap, sementara Ryan, Aulia, Agus, dan Veronika sebagai pemberi suap. Namun, empat tersangka lain sampai saat ini belum ditahan KPK.

Dadan dan Angin diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. Pemeriksaan perpajakan diduga tak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Angin dan Dadan memeriksa tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016; PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. untuk tahun pajak 2016; dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Tim penyidik komisi antirasuah sudah menggeledah ketiga perusahaan tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait dengan perkara.

Atas persetujuan penetapan nilai jumlah kewajiban pajak untuk PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Panin. dan PT Jhonlin Baratama, Dadan dan Angin Prayitno diduga menerima sejumlah uang sekitar Rp7,5 miliar dan Sin$2 juta.

Kemenkeu (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan), Awan Nurmawan menyerahkan proses hukum ini kepada KPK. Menurutnya, perbuatan Dadan dan Angin telah mencederai semangat integritas dan profesionalisme di tubuh kementerian.