Pj Heru Budi Butuh Waktu Untuk Mencabut Pergub Penggusuran Era Ahok

PARBOABOA, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono perlu waktu untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

"Perlu waktu mana yang memang harus dikuatkan di dalam aturan yang sudah ada di Pergub ini," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (08/11/2022) kemarin.

Ia menyebut bahwa evaluasi Pergub ini masih dalam proses pembahasan untuk menemukan solusi.

"Lagi dibahas (soal kapan disisir). Masih memikirkan yang terbaik untuk semua. Perlu waktu mana yang memang harus dikuatkan di dalam aturan yang sudah ada di pergub ini," ujarnya.

Pencabutan Pergub tentang Penggusuran tersebut merupakan tindak lanjut dari desakan sejumlah pihak masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP).

Sebelumnya, permohonan pencabutan Pergub ini telah di proses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih menjabat.

Namun, pihak Kemendagri mengembalikan permohonan tersebut dan meminta regulasi penggantinya terlebih dahulu demi menghindari kekosongan hukum.

Setelah permohonan pencabutan dikembalikan ke pihak Pemprov DKI Jakarta, Anies memaparkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan Pergub baru untuk menggantikan Pergub yang lama.

"Kalau sekarang membuat pergub baru harus ada persetujuan harmonisasi dengan Kemendagri. Jadi pergub pencabutan sudah dibuat, sudah proses. Jadi kita sudah menyiapkan pergub pencabutannya, sedang proses harmonisasi dengan kementerian dalam negeri, nanti begitu selesai akan keluar nomornya diumumkan," jelas Anies saat itu.

Meski begitu, sampai saat ini Biro Hukum Jakarta masih belum memberikan aturan baru atau pengganti Pergub tersebut kepada Kemendagri meski sudah berkoordinasi dengan Pj Heru.