PARBOABOA, Jakarta – Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Israel, HaMoked, mengatakan bahwa hampir 800 warga Palestina tanpa pengadilan atau tuntutan, pada Minggu (02/10/2022). Angka tersebut menjadi jumlah tertinggi sejak 2008 lalu untuk warga Palestina yang ditahan Israel.
Kelompok HaMoked, yang secara rutin mengumpulkan angka-angka dari otoritas penjara Israel mengatakan, sedikitnya 798 warga Palestina saat ini ditahan dalam apa yang disebut penahanan administratif.
Sebuah praktek dimana para tahanan dapat ditahan selama berbulan-bulan, tanpa mengetahui tuduhan apa yang ditunjukan terhadap mereka dan tidak pula diberikan akses bukti yang memberatkan mereka.
Kelompok itu menjelaskan, jumlah warga yang ditahan dalam penahanan administratif itu terus meningkat sepanjang tahun ini. Hal itu disebabkan oleh operasi penggerebekan pada malam hari yang semakin sering dilakukan oleh Israel di wilayah Tepi Barat, sebagai respons atas rentetan serangan warga Palestina terhadap Israel pada awal tahun ini.
Israel mengklaim menggunakan penahanan administratif untuk menghalangi serangan dan menahan militan berbahaya Palestina. Namun, kelompok-kelompok HAM dan warga Palestina justru mengatakan bahwa hal itu merupakan sistem keji yang menyangkal kebebasan hak asasi manusia tanpa proses hukum yang jelas.
Beberapa tahanan itu bahkan nekat mogok makan hanya untuk menarik perhatian atas kasus penahanan mereka, dimana hal tersebut dapat mengancam nyawa mereka. Tidak jarang, hal tersebut membuat ketegangan antara Israel dan Palestina.
“Penahanan administrasi itu harusnya menjadi tindakan istimewa, tetapi Israel justru memanfaatkan penahanan ini secara besar-besaran tanpa pengadilan,” kata Direktur Eksekutif HaMoked Jessica Montell, dikutip dari AP, Senin (03/10/2022).
Menurut Jessica Montell, jika pihak Israel tidak dapat memberikan bukti dan membawa para tahanan ke jalur hukum, mereka harus membebaskan semua tahanan administratif.
“Ini harus dihentikan. Jika Israel tidak dapat membawa mereka ke pengadilan, mereka harus membebaskan semua tahanan administratif,” lanjutnya.
HaMoked mengatakan angka itu adalah puncak baru dalam gelombang penahanan administratif yang berkembang, dimulai pada musim semi lalu serangkaian serangan warga Palestina terhadap warga Israel yang menewaskan setidaknya 19 orang.
Serangan-serangan itu memicu serangan Israel yang telah menewaskan sekitar 100 warga Palestina, banyak dari mereka dikatakan sebagai militan atau pemuda lokal, tetapi warga sipil juga tewas dalam kekerasan itu.
Pada saat itu, menurut militer Israel mengatakan bahwa sekitar 1.500 warga Palestina telah ditangkap dan ditahan dalam penahanan administratif. Serangan itu bertujuan untuk membongkar jaringan militan dan menggagalkan serangan terhadap Israel.
Namun Palestina mengatakan serangan itu diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan militer Israel atas wilayah yang diduduki selama 55 tahun itu.