Wali Kota Pematang Siantar Didemo karena Dituding Fokus Isu Proyek

Massa aksi melakukan orasi di depan gedung Balai Kota Pematang Siantar. Senin (27/03/2023) (Foto: PARBOABOA/Halima)

PARBOABOA, Pematang Siantar- Puluhan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pemerintah Kota Pematang Siantar. Wali Kota Susanti Dewayani menjadi sasaran pendemo karena kecewa dengan model kepemimpinannya yang dituding fokus di isu proyek di satu tahun masa jabatannya.

Koordinator lapangan massa aksi, Gading S mengatakan, wali kota tidak memberikan ruang publik untuk berdiskusi terkait masalah yang terjadi. 

"Kami minta kehadiran wali kota saat ini, jika tidak kami akan tetap bergulir melakukan aksinya di kemudian hari," katanya dalam orasi kepada Parboaboa, Senin (27/03/2023).

Gading meminta wali kota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk merefleksi diri, apa saja yang sudah dilakukan selama menikmati uang rakyat sebagai pejabat. 

"Optimalkan fungsi legislasi, khususnya terhadap isu-isu strategis DPRD," ucapnya.

"Jangan terkesan mandul atau fokus kepada isu-isu proyek," bebernya kembali. 

Ia menuturkan Pemerintah Kota (Pemko) tidak berhasil menyelesaikan polemik dugaan korupsi eks Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ), kmudian pengangkatan/perpanjangan jabatan sewenang-wenang Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Di samping itu, lanjutnya, janji manis soal solusi kenaikan luar biasa nilai jual objek pajak (NJOP) yang mencekik, program Lihat Sampah ambil  (LISA) yang tak terealisasi, penurunan angka stunting yang tidak terlaksana, hingga carut-marut mutasi pejabat di lingkungan Pemko Pematang Siantar. 

"Buruknya komunikasi politik dengan lembaga terkait menjadi bukti akan lemahnya kepemimpinan Wali Kota Pematang Siantar," tuturnya. 

Ia menambahkan, wali kota juga gagal menyikapi isu-isu strategis seperti alih fungsi gedung olahraga (GOR), finalisasi Ranperda RTRW, rencana pembangunan jangka menengah daerag (RPJMD), tata kelola kota, banyaknya terminal liar di pusat kota, maraknya pengemis dan gepeng yang tidak dibina dinas sosial.

"Tidak adanya wakil wali kota dan puncaknya adanya dugaan pidana pemalsuan dokumen negara," ucapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Resor (Polres) Pematang Siantar, Rusdi Akhya mengatakan, dalam masa aksi ini, ada 100 personel diturunkan untuk mengamankan aksi. 

Ia menjelaskan massa aksi melakukan orasi sejak pukul 09.00 Wib di tiga titik, yakni depan pelataran Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematang Siantar, Polres, dan gedung Balai Kota.

" Untuk saat ini kondusif dan tentram, tidak ada ricuh dari mereka," pungkasnya.

Editor: RW
TAG :
Baca Juga
LIPUTAN KHUSUS