PARBOABOA, Jakarta – Advokat HAM Papua Yohanes Mambrasar menilai, pemerintah harus membuka ruang dialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, sebagai salah satu upaya membebaskan pilot Susi Air, Philip Max Mahrtens, yang disandera sejak Februari lalu.
Menurutnya, dialog menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, karena pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB itu, melalui juru bicaranya, sudah berulang kali juga menyatakan harus ada dialog untuk menyelesaikan masalah penyanderaan kapten Philip.
“Toh dialog kan bukan referendum, dialog kan bukan berarti Papua Merdeka, jadi apa yang ditakutkan pemerintah,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Parboaboa, Kamis (04/05/2023).
Dia mengatakan, apabila dialog antar pemerintah dan pemimpin kelompok bersenjata itu dilakukan, kedua belah pihak dapat saling bernegosiasi tentang bagaimana cara memulangkan pilot Mahrtens, dan termasuk bagaimana mengakhiri konflik, dan membangun perdamaian di Papua.
“Karena dialog tanpa melibatkan pimpinan politik kelompok-kelompok bersenjata, maka sulit adanya kesepakatan, dan sulit konflik bersenjata Papua diakhiri," ucapnya.
Selain pimpinan kelompok bersenjata itu, Yohanes menilai peran pimpinan gereja juga perlu dilibatkan, karena mempunyai pengaruh yang besar di tengah masyarakat.
“Ya, pendekatan dialog politik harus dilakukan oleh pemerintah dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas politik yang kuat, salah satunya pimpinan-pimpinan gereja di Papua,” tambahnya.
Yohannes menambahkan, langkah pendekatan dialog yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan elit pemerintah daerah dan pemerintah lokal selama ini, tidak memiliki legitimasi kuat untuk meredam konflik di Papua,.
Selain itu, upaya pembebasan yang dilakukan pemerintah lewat misi militer belum membuahkan hasil, dan malah menyebabkan banyak korban yang gugur.
Editor: Rini
