PARBOABOA, Jakarta - Penyelesesain konflik bersenjata yang terjadi di Papua hendaknya mengendapankan langkah-langkah strategis yang bisa menciptkan rasa keadilan.
Hal tersebut disampaikan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dalam acara Temu Milenial di Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).
Menurut Anies, untuk menghasilkan perdamain yang sesungguhnya, tidak hanya dilihat ketika konflik tersebut berhenti, tetapi mesti diupayakan dengan penegakan keadilan.
“Damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan, di situ ada kedamaian yang sesungguhnya,” ungkap Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu enggan berkomentar banyak terkait gejolak yang yang melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Mengingat, eskalasi konflik bersenjata di Papua saat ini masih cukup tinggi, dan ia tidak ingin menambah kompleksitas persoalan tersebut.
"Biarkan itu harus diselesaikan supaya kita tidak menambah kompleksitas di dalam penanganan yang sekarang sedang terjadi di Papua," katanya.
Dalam catatan Polda Papua, akumulasi kasus kriminal bersejanta di Papua masih sangat tinggi. Sepanjang tahun 2022, kasus kejahatan yang melibatkan KKB sebanyak 90 kasus, dengan korban 53 orang yang meninggal. Korban kekejaman KKB tercatat berasal dari warga sipil, TNI maupun Polri.
Pada tahun 2021, Polda Papua juga mencatat 106 kasus kriminal bersejata yang melibatkan KKB, yang mengakibatkan 34 orang meninggal dunia, di antaranya 11 orang anggota TNI, 4 orang anggota Polri dan 19 orang warga sipil. Eskalasi kasus memang mengalami penurunan sebanyak 16 kasus pada tahun 2022.
Semantara itu, pemerintah masih terus melakukan sejumlah pendekatan dalam meredam konflik bersenjata yang sudah memakan banyak korban jiwa di Papua.
Salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah operasi teritorial dan bukan operasi tempur. Pendekatan ini lebih terfokus pada pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis.
Editor: Andy Tandang
