PARBOABOA, Jakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyanto meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut dia, banyaknya kontroversi yang melibatkan pimpinan atau pegawai BRIN seharusnya sudah dapat mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan hal tersebut.
Ia berharap Presiden Jokowi dapat melihat secara objektif terkait efektivitas kinerja kelembagaan BRIN pasca peleburan seluruh lembaga riset dari kementerian dan non kementerian dalam satu wadah.
“Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial di tengah masyarakat, sebaiknya Presiden segera membubarkan lembaga tersebut," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/04/2023).
Pasalnya, kata Mulyanto, bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat.
Sebelumnya, lembaga itu pernah membuat heboh publik terkait pernyataan dari peneliti BRIN bahwa akan ada badai dahsyat karena cuaca ekstrim di Jabodetabek.
Padahal, lanjutnya, kewenangan mengumumkan secara resmi soal itu ada di BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Pernyataan tersebut kemudian dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak ada.
Selain itu, belum usai pula kehebohan soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan balai riset antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan Unesco, pembubaran LBM Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin COVID-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
"Sementara peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya," ucapnya.
Oleh karenanya, Mulyanto minta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja lembaga ini secara sungguh-sungguh.
Alih-alih prestasi pengembangan IPTEK yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi IPTEK di tingkat internasional, berita yang muncul dari BRIN dan penelitinya lagi-lagi malah soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga ini, baik dari aspek penataan SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, aset, infrastruktur IPTEK, program dan anggaran.
"Sehingga, menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI, atas masukan dari para begawan IPTEK dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan Raker dengan Kepala BRIN, meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN," tuturnya.
Mulyanto menambahkan, BRIN telah menjadi lembaga super body, tersentralisasi, dan gemuk. Akibatnya, bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif.
Di samping itu, banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan.
"Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI, yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah," tandasnya.
Peneliti BRIN Ancam Muhammadiyah
Seperti yang tengah ramai baru-baru ini, ada salah satu peneliti BRIN yang bernama Andi Pangerang Hasanuddin (APH) yang memberikan komentar berbau ancaman terhadap warga Muhammadiyah.
Komentar itu ia sampaikan dalam postingan Facebook peneliti BRIN lainnya yang bernama Thomas Djamaluddin.
Dalam postingannya, Thomas menulis jika keputusan Muhammadiyah tentang penetapan tanggal Idulfitri 1444 Hijriah yang berbeda dengan pemerintah. Ia menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah.
“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat kegaduhan kalian” tulis Andi mengomentari postingan Thomas.
“Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan!!! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian!!!” tulis Andi.
Editor: Maesa
