parboaboa

Jokowi Minta Jajaran ASN Hindari Sifat Hedonisme

Maesa | Nasional | 03-03-2023

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (02/03/2023). (Foto: Dok. BPMI Setpres)

PARBOABOA, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta secara tegas agar seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dapat displin dalam menghilangkan sifat hedonisme.

“Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (02/03/2023).

Selain hedonisme, ia juga menegur ASN, petugas bea cukai dan aparat penegak hukum yang memiliki sifat jemawa, dan suka pamer kekuasaan. Pasalnya, menurut Jokowi, prilaku tersebut sangat merugikan dan dapat menciptakan kekecewaan bagi masyarakat.

“Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah. Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian, penegak hukum lainnya, dan birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu menurut saya pantas rakyat kecewa,” tutur Jokowi.

Jokowi kemudian menginstruksikan agar para ASN dapat lebih bijak dalam berperilaku, termasuk dalam menggunakan media sosial.

“Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram), di media sosial. Itu sebuah—kalau aparat, sangat-sangat tidak pantas,” ungkapnya.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan merespon pemberitaan soal anak dari seorang pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Rafael Alun Trisambodo yang suka memamerkan harta di sosial media.

Namun, belakangan diketahui bahwa Rubicon dan motor Harley yang dipamerkan tidak ada dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Editor : Maesa

Tag : #jokowi    #sifat hedonisme    #nasional    #pamer kekuasaan    #jumawa    #asn    #bea cukar    #aparat penegak hukum    #ditjen pajak   

BACA JUGA

BERITA TERBARU